Jokowi: Masyarakat Tidak Butuh Omongan, Tapi Kinerja

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hari ini dalam rangka peringatan ke sembilan lahirnya The Wahid Institute (WI), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberi pidato kebangsaan berjudul "Kepemimpinan yang Berpihak pada yang Lemah (Mustad'afin)". “Masyarakat sekarang ini tidak butuh sekadar omongan, janji-janji muluk yang tidak ditepati,” katanya laki-laki yang akrab dipanggil Jokowi ini. “Mereka ingin melihat kita bekerja menuntaskan masalah,”

Orasi Jokowi sempat ia hentikan karena menghormati adzan zuhur. Awalnya, hadirin mengira ada masalah dengan mikrofon. Namun, setelah tersadar bahwa Jokowi sedang menghormati kumandang adzan, hadirin ikut hening sejenak sampai selesai azan.

Berbeda dengan kejadian awal bulan lalu (2/9), Menteri Agama Suryadharma Ali kesal karena saat sedang berpidato di Masjid Agung Bojong Koneng, Kabupaten Tasikmalaya, muazin masjid agung tiba-tiba saja mengumandangkan azan salat zuhur. Ia langsung menghentikan pidatonya selama azan berkumandang.

Setelah azan selesai, Suryadharma buru-buru menutup pidatonya. Dia bergegas meninggalkan masjid agung. Bahkan Suryadharma batal meletakkan batu pertama pembangunan Islamic Center Tasikmalaya. Padahal, kunjungan Suryadharma ke Tasikmalaya hari ini untuk memberikan bantuan permodalan kepada umat Islam setempat.

Wajah Ndeso atau Joseph Estrada?

Dalam pembukaannya, Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada WI. Ia mendoakan agar WI terus menjadi garis depan dalam menumbuhkan bibit-bibit pemahaman tentang Islam yang damai dan Islam yang pluralis.

Ia sempat menyinggung fenomena akhir-akhir ini. Katanya, “Media mengatakan wajah saya ndeso. Namun, kemarin ada yang omongsaya kayak Joseph Estrada.” Disambut, "grrr," hadirin. Memang beberapa waktu lalu, mantan Ketua MPR, Amien Rais sempat mengejek Jokowi seperti mantan presiden Filipina itu yang dianggap mengeluarkan kebijakan ngawur.

Jokowi melanjutkan, “Namun, menurut perasaan saya, saya ganteng.” Hadirin makin tertawa terbahak-bahak.

Program Kerja Jokowi Berbasis Pengamatan Lapangan

Jokowi dalam orasinya mengungkapkan bahwa kini adalah zaman protokoler sudah tidak laku. “Yang penting bekerja dengan rakyat. Sebab, orang pengen lihat Jokowi bekerja,” katanya.

Ia dalam eksempatan ini mengajak hadirin untuk mengunjungi slum-slum area di Jakarta. “Ada 360 lokasi,” katanya. “Dan, itu semua membuat miris hati. Ada bedeng-bedeng dengan ukuran 2x2 diisi 8-12 orang, ungkapnya sambil menahan haru.

Statistik mengatakan ada 3,8% jumlah penduduk miskin. Namun, saat Jokowi turun ke lapangan, ia tidak percaya bahwa penduduk miskin Jakarta hanya sesedikit itu. Dan benar, “Berdasarkan data Bappeda, ada 37% penduduk rentan miskin,” kata Jokowi. Bagi dia rentan miskin sama dengan miskin. Jadi, hampir separuh warga Jakarta adalah warga miskin.

Menurut Jokowi, masalah terbesar Jakarta adalah kesenjangan antara orang miskin dan kaya. Ada ratusan ribu warga yang tidak mampu berobat di rumah sakit. Saat diluncurkan kartu Jakarta Sehat, benar saja, ada 510 ribu yang terdaftar hingga rumah sakit pun tidak mampu menolong. “Tapi, saya yakin itu tidak akan lama, karena setelah tiga bulan akan kembali normal.” Sebab, semua sudah tertangani,” katanya.

Walaupun biaya SPP digratiskan untuk anak-anak sekolah, menurut Jokowi, setidaknya ada 13 komponen yang diperlukan agar anak bisa bersekolah. SPP hanya salah satunya. Untuk itu, ia meluncurkan kartu Jakarta Pintar. Kini, Jokowi menganggarkan dua juta rupiah untuk setiap warga yang sakit dan Rp 381 ribu untuk setiap anak sekolah.

Bukan Omongan, Tapi Bukti Konkret

Menurut Jokowi, “Masyarakat tidak lagi menunggu omongan,tetapi mereka menunggu bukti konkret.” Untuk mewujudkan itu, ia mendorong slum area ke rumah susun, sebagian lagi ke kampung deret. Tujuannya, agar kampung-kampung di Jakarta sehat. Ada kawasan hijau dan septitank bersama. Tahun ini 29 lokasi yang dikerjakan, tahun-tahun berikutnya 100 kawasan. Jadi selama tiga tahun, Jakarta bebas kawasan kumuh. Menurut Jokowi adalah yang paling berat adalah kawasan di Bantaran Ciliwung karena harus memindah 34 ribu kepala keluarga (KK). Sekarang yang dikerjakan di Pluit ada 6.000 KK, baru pindah 1.400 KK. Sedangkan di waduk Riario ada 300 KK yang harus dipindah.

Pemimpin Tidak ke Lapangan, Pasti Peragu

Ia menegaskan, “Kalau pemimpin tidak lihat lapangan, pasti ragu-ragu.” Misalnya, dalam kasus Waduk Pluit. Sudah tiga puluh tahun tidak diurus. Seharusnya, seaktu ada satu KK tinggal di situ, harus ditegur. Kini membludak sampai 6.000 KK.

Ia juga menyinggung lelang jabatan. Targetnya adalah pemimpin yang mengenal wilayah dan berani mengambil keputusan. Lelang tersebut berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan agama. Ia menambahkan, “Pejabat yang tak berprestasi, agama apa pun saya ganti.”

WI bercita-cita mendorong Islam yang Inklusif

Berdiri sejak 7 September 2004, the Wahid Institute (WI) adalah lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual mantan presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dalam berbagai programnya, WI menggelar kegiatan di lingkungan aktivis muslim progresif dan dialog-dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh politik di dunia Islam dan Barat. Lembaga ini diinisiasi oleh almarhum K.H. Abdurrahman Wahid, Dr. Gregorius James Barton, Yenny Zannuba Wahid, dan Ahmad Suaedy. Pada harlah WI ke-9 juga diisi pengumuman lomba karya anak bangsa dan marawis.