Jokowi Minta BPN Selesaikan Status Kepemilikan Tanah di Kawasan IKN Nusantara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.

“juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Kita harus memastikan bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 10 Maret 2022. Dia menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan.

Kepada kementerian terkait, Jokowi minta menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Menteri ATR/BPN diminta melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN. “Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” katanya.

Jokowi juga menginstruksikan untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. “Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai.”

Masyarakat Daerah Dilibatkan dalam Otorita IKN

Jokowi juga menginstruksikan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.

“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah, sehingga masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” katanya.

Jokowi mengingatkan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. “Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” katanya.

Sosok Otorita IKN Nusantara

Jokowi telah melantik Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai wakilnya. Bambang adalah lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, juga di bidang urban planning dalam pendidikanh S2, S3. Dia memiliki pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance, kemudian juga terakhir memegang Vice President di ADB.  Sedangkan Dhony Rahajoe memiliki pengalaman lapangan, terutama di bidang properti.

Bambang Susantono pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014 dan pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Sebelum dilantik menjadi Kepala Otorita IKN, Bambang menjabat sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development di Asian Development Bank (ADB).

Sedangkan, Dhony Rahajoe menjabat sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land dan tercatat sebagai anggota Badan Pengurus Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB).

Presiden meyakini bahwa keduanya akan mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan para menteri dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di lapangan, hingga investasi.

“Nanti akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk sisi perencanaannya, kemudian dengan Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan, terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut,” kata Jokowi.

Jokowi meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara menarik minat berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi. Untuk itu, Presiden mengharapkan gerak cepat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilantik tersebut.

“Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan,” katanya.

Editor : Sabar Subekti