Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 14:09 WIB | Kamis, 07 April 2016

Jokowi Minta Menteri Fokus, Hapus Aturan Bertele-tele

Presiden Joko Widodo. (Foto: Dok. satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri fokus untuk mengerjakan tiga hal. Pertama, masalah yang berkaitan dengan deregulasi. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini terlalu banyak dan harus disederhanakan.

Regulasi yang menghambat, dia melanjutkan, harus dipangkas agar kecepatan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

"Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele, segera hapuskan. Saya sudah perintahkan, tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini akan saya ulang lagi. Berkaitan dengan peraturan daerah, sekali lagi, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan," ucap Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, hari Kamis (7/4).

Fokus berikutnya, infrastruktur. Dia meminta jajaran menteri tidak terjebak dengan money follow function, semua harus dibagi secara merata kepada kementerian/lembaga. Sehingga, fokus dan prioritas pemerintah menjadi lebih jelas.

"Karena infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing dan juga akan mempersatukan  kita, baik antarkota, antarkabupaten, antarprovinsi, dan antarpulau," ucapnya.

Fokus SDM

Kemudian, Jokowi meminta jajaran menteri fokus pada hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kecepatan dalam pembangunan SDM akan membantu percepatan dalam pembangunan Indonesia.

"Kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Perindustrian, serta kementerian lain, saya kira  ini segera harus diputuskan sehingga bisa aksi di lapangan," ujarnya.

Jangan Serahkan ke Bawahan

Sementara itu, ‎yang berkaitan dengan reformasi dalam perencanaan dan anggaran, Jokowi kembali menyampaikan bahwa setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap kementerian/lembaga yang dipimpin. Perencanaan anggaran tidak boleh diserahkan kepada bawahan.

"Pengendalian anggaran. Sekali lagi, hal-hal yang lama mengenai rancangan anggaran tidak boleh lagi dibagi dan disusun rata merata. Fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Tidak perlu banyak program. Konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat, dirasakan oleh rakyat dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha dan masyarakat," kata Jokowi‎.

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home