Jokowi Mulai Buka Jalan Impor Beras

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo diperkirakan akan mulai buka jalan untuk melakukan impor beras melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Hal ini rupanya bertentangan dengan upayanya menghentikan impor beras dari luar negeri yang sempat digembar-gemborkan beberapa waktu lalu.

“Pengadaan beras dari luar negeri dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri,” seperti yang dikutip dari Inpres yang dikeluarkan pada Selasa (17/3).

Kemudian pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil untuk melakukan koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres tersebut.

Dengan dikeluarkannya Inpres No.5/2015 tersebut maka Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dicabut dan tidak berlaku.

Pemerintah melalui menteri perdagangan Rachmat Gobel pernah memastikan bahwa tidak akan ada impor beras.

Rachmat mengatakan, langkah untuk tidak membuka keran impor beras tersebut dikarenakan pemerintah masih memiliki stok beras yang mencukupi di Perum Bulog, dan juga dalam waktu dekat akan memasuki masa panen raya.

"Stok kita ada, panen raya juga akan dalam waktu dekat," ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan, jika pemerintah membuka keran impor beras, diperkirakan beras tersebut akan masuk ke Indonesia kurang lebih pada Maret 2015, atau pada saat bersamaan dengan panen raya.

"Jika saya impor, pada Maret 2015 datang, barang masuk bersamaan dengan panen raya, jadi tidak bagus untuk para petani kita," ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan, kendati harga beras mengalami kenaikan, pemerintah enggan untuk dipermainkan dan membuka keran impor. Oleh karena itu, pihaknya akan mempergunakan cadangan yang dimiliki Bulog untuk operasi pasar melalui Satgas Bulog.

"Jangan sampai dengan harga naik begini kita mau dimainkan untuk impor saja, itu tidak boleh. Mentan baru berbicara dengan saya, kita akan pakai cadangan Bulog untuk operasi pasar," kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, menyatakan bahwa luas panen pada Maret 2015 akan mencapai 2,4 juta hektar atau setara dengan 12 juta ton gabah kering.

"Pada Maret, kita prediksi panen akan mencapai 2,4 juta hektar, atau setara dengan 12 juta ton gabah kering atau 7,1 juta ton beras," kata Hasil.

Hasil mengatakan, pada Januari 2015 sendiri, luas panen mencapai 621 ribu hektar, atau setara dengan 3,2 juta ton gabah kering atau sebanyak 1,9 juta ton beras. Pada Februari 2015 luas panen naik menjadi 1,3 juta hektar, atau setara dengan 6,7 juta ton gabah kering atau 3,9 juta ton beras.

"Untuk April 2015, luas panen sebesar 2,1 juta hektar, setara dengan 10,6 juta ton gabah kering atau 6,1 juta ton beras," ujar Hasil. (setkab/Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja