Jokowi Panggil Gubernur Papua dan Bupati Asmat Atasi KLB

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari Selasa (23/1) malam, untuk memutuskan solusi terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat.

Maksud Presiden memanggil ketiga pejabat tersebut untuk bersama-sama memutuskan solusi jangka panjang atas KLB yang terus terjadi berulang tersebut. 

Untuk itu, Presiden memerlukan masukan dari kepala daerah karena merekalah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.

“Akan kita segera putuskan apakah mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastrukstur khusus,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan.

“Tapi itu kan (solusi) jangka pendek,” ucap Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Kaji Penyebab

Usai pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah ini.

Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu (24/1) ini.

“Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Idrus.

Presiden juga menginstruksikan agar dicermati kabupaten lainnya meski KLB ini hanya terjadi di Kabupaten Asmat.

“Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya,” tutur Idrus.

Adapun Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa dia telah meminta para Kepala Dinas Kesehatan di Papua untuk melakukan pengobatan.

“Kita kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial, kita bekerja secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai tiga kali, sampai satu bulan,” ucap Nila. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan