Jokowi: Pengerukan Waduk Pluit Mulai Dikerjakan Lagi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kabar dihentikannya kontrak pengerjaan Waduk Pluit kemarin, sontak membuat masyarakat sempat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam normalisasi salah satu waduk yang memiliki peranan penting untuk menampung air dalam jumlah besar di Jakarta ini.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) ketika dikonfirmasi di Balai Kota, Selasa (19/11), menjelaskan bahwa yang namanya kontrak, pasti ada masa habisnya, tapi dirinya mengatakan bahwa hari ini akan dimulai lagi.

“Namanya ada kontrak, ada penghitungan kubikasi lumpur. Kemarin diberhentikan karena masalah kontrak, kan ini mesti dicek kubikasinya yang sudah dikeruk berapa, hari ini sudah efektif lagi.” ujarnya.

Jokowi membantah dihentikannya kontrak pengerjaan Waduk Pluit karena masalah anggaran. “Bukan masalah dana, duit kita banyak kok, lihat saja Silpa kemarin (sisa lebih penggunaan anggaran) ada 9,8 triliun. Tapi yang namanya aturan tetap harus diikuti,” tegasnya.

Kemudian masalah lainnya karena pertimbangan sedimentasi yang sangat banyak sedangkan daya tampung kecil, belum lagi pada lingkungan yang akan dikeruk tersebut di kanan dan kirinya banyak penduduk.

 “Mengeruk Waduk Pluit belum tentu dua tahun rampung, kita baru mau memasukan alat berat ke waduk, tapi karena kanan kiri sudah ada rumah jadi alat berat tidak bisa masuk, mau naikkan lumpur ke truk juga tidak bisa,” keluhnya. Akan tetapi bagaimanapun juga, Jokowi tetap memiliki target pertengahan Desember.

20 Miliar untuk Keruk

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan bahwa untuk kontrak pengerjaan waduk kemarin, pihaknya sudah membayar 20 miliar rupiah hanya untuk keruk, di mana penghitungan pembayarannya per buangan kubik.

Itupun karena pihaknya mengaku tidak berani mengeruk lebih dalam lagi, dia takutkan menghancurkan rumah yang ada di sisi kanan, karena rumah susun bagi warga tersebut belum siap, sedangkan warga di sana tidak punya tempat tinggal lain.

Basuki menginginkan normalisasi Waduk Pluit bisa semudah pelabuhan Nizam Zahman yang menggunakan kapal hisap. PT Berantas selaku pihak yang mengerjakan pelabuhan tersebut memasukkan kapal hisap, lalu tanahnya disedot dan langsung dibuang kelaut untuk reklamasi.

Oleh karena itu pihaknya memanfaatkan yang ada, yaitu 50 hektar lahan yang telah berhasil dibebaskan, di mana pengerjaannya berhenti sampai tahun depan. Nantinya Pemprov akan buat kerjasama untuk membuat pulau di Waduk Pluit.

Senada dengan yang dikatakan Jokowi, lagi-lagi kendala yang sama menurut Basuki yaitu memindahkan ribuan warga yang bermukim di sana. “Dia mau (pihak yang mengerjakan Waduk Pluit), kita enggak usah bayar, cuma saya belum bisa pindahin 5000 orang ini,” sesalnya.  

Saat ini Pemprov DKI masih mengupayakan menyiapkan rumah susun sebagai kompensasi relokasi warga yang bermukim di bantaran Waduk Pluit. Rumah susun yang sedang dibangun ada delapan tower di dekat Waduk Pluit, di Daan Mogot juga sedang dibangun 18 tower, lalu ada juga rumah susun yang di Muara Baru.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja