Jokowi: Projek Kereta Cepat, Tunggu Investor

DOHA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan investasi kereta cepat memerlukan penghitungan yang tepat, dan pemerintah masih menunggu investor yang mampu.

"Kalau ada yang berinvestasi apapun akan saya berikan. Silahkan, misalkan kereta cepat. Siapa bilang di-cancel," kata Presiden saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Qatar, di Kedutaan Besar RI di Doha, hari Senin (14/9) malam waktu setempat.

Presiden mengatakan kebutuhan investasi pembangunan kereta cepat mencapai Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun. Hal itu membuat pemerintah memilih projek tersebut ditangani secara bisnis.

"Kalau dari APBN, Rp 70-80 triliun lebih baik buat waduk. Kalau investor mau silahkan, tapi berikan hitungan yang benar, misalkan berapa investasinya, dijoin dengan BUMN mau tidak, peralatannya pakai dalam negeri atau bawa dari sana? Tiket bisa naik atau tidak, kalau `clear` silahkan, hitungan harus dijelaskan," kata Presiden.

Pemerintah telah memutuskan terkait pembangunan kereta cepat, ada tiga poin yang ditekankan, yaitu tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan jaminan negara dan yang ketiga adalah jenis kerja sama bisnis dengan bisnis.

"Saya menunggu hitung-hitungannya, kalau pas silahkan jalan, bukan dibatalkan. Siapa yang bilang dibatalkan?" tegas Presiden.

Ditambahkan Presiden, "ada alternatif, kereta api 350 km per jam atau 250 km per jam dengan hitungan politik dan jangka panjang pola ekonomi dan sistem yang lainnya." Presiden juga mengatakan pemerintah tidak mau didikte oleh investor.

Kerja Sama Investasi

Sementara itu, Menteri ESDM, Sudirman Said, membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti sejumlah hasil kerja sama dan investasi selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke tiga negara Timur Tengah yakni Arab Saudi, UEA, dan Qatar.

"Presiden menugaskan untuk menindaklanjuti kerja sama investasi di Timteng dan ini suatu tugas yang berat, karena ada mitos dana dari Timteng sulit ke Indonesia," kata Sudirman Said.

Sudirman menjelaskan beberapa kerja sama harus segera ditindaklanjuti. "Sekarang tugas saya merealisasikan peluang itu. Konkret misalnya hari ini anak usaha PLN, PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali) tanda tangan perjanjian dengan Nebras. Projeknya adalah membangun pembangkit listrik tenaga gas di Sumut dengan kapasitas 2x250 MW dan nilai proyek 750 juta dolar AS yang melibatkan Qatar dan Indonesia, melibatkan suplai gas," kata dia.

Kerja sama untuk kilang BBM dengan BUMN Arab Saudi, Saudi Aramco berupa optimalisasi kilang milik PT Pertamina di Cilacap, Balongan, dan Dumai senilai 11,5 miliar dolar. Projek optimalisasi itu diharapkan menambah produksi BBM sebanyak 450.000 barel per hari. Aramco juga berkomitmen membuat kilang BBM baru dengan nilai investasi sebesar 12,8 miliar dolar AS.

"Kemudian peluang investasi lain yakni infrastruktur pelabuhan. Penjajakan dengan Pelindo, kita tawarkan berbagai kesempatan di lombok. Juga kerja sama lembaga keuangan dengan lembaga keuangan kita, prospek cukup baik," katanya.

Untuk menangani itu, Sudirman mengatakan akan membuat tim yang terdiri dari kalangan usaha dan juga pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

"Saya akan bikin tim kecil dari swasta dan ESDM atau lainnya, `ad hoc`, di sini (Doha), ada kantor perwakilan Mendag dan BKPM, rasanya perlu diperkuat, kalau perlu gunakan konsultan profesional," tegasnya.

Presiden Joko Widodo, kata Sudirman Said, meminta agar dalam waktu satu bulan sudah ada daftar projek dan potensi proyek secara detail dan siap dijalankan.(Ant)