Jokowi: Rembuk Provinsi DKI untuk Cari Solusi Alternatif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memaparkan berbagai masalah di Jakarta selama dirinya melakukan blusukan ke berbagai wilayah Jakarta dalam acara Rembuk Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (28/11).

Acara ini bertempat di ruang diorama Monas. Dihadiri seluruh jajaran pimpinan dalam lingkungan pemerintah provinsi—wali kota, camat, lurah, sampai ketua RW/RT dari seluruh wilayah di Jakarta.

Tujuan Rembuk Provinsi

Jokowi pertama-tama mejabarkan bahwa tujuan rembuk provinsi ini, dalam rangka mencari berbagai macam solusi. Sehingga, pemerintah provinsi mempunyai banyak alternatif penyelesaian, terutama yang berasal dari berbagai pihak. “Supaya bisa crosscheck apakah itu riil dari masyarakat. Masukan ini akan kita olah agar kebijakan itu mengarah pada kebutuhan riil di masyarakat” ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa masih banyak masalah yang belum disentuh karena ini kita harus fokus dan dalam bekerja itu harus ada prioritas. Keinginan, kebutuhan dan keresahan di luar itu bisa didengar kalau kita mau mendengar. Kalau menanyakan langsung ke masyarakat biasanya mereka punya solusinya.

“Bagaimana kita ingin memutuskan sebuah kebijakan yang ada di bawah jika kita bersentuhan dengan masyarakat saja tidak pernah? Kalau pendengaran dan kita bersentuhan dengan yang dibawah maka tidak ada kesulitan dalam mendesain kebijakan.” ungkapnya.

Berbagai Masalah yang Akan Diawasi Masyarakat

Dari sisi pengawasan, masyarakat juga dilibatkan untuk proyek RTRW (rencana tata ruang dan wilayah). Selain itu, dari forum seperti ini (rembuk provinsi), dirinya optimis akan ada satu atau dua bahkan lebih yang bisa jadi kebijakan.

“Wali Kota dan Dinas itu sudah banyak sekali pekerjaannya, tapi untuk mengawasi dan mengontrol itu akan dilakukan juga oleh Dinas, pengurus RW dan RT,” kata Jokowi.  

Jokowi mengungkapkan, meminta agar corat-coret di fasilitas umum yang sering terjadi ini agar bisa diminimalkan. Sehingga, tidak ada lagi di tembok, pagar, rambu-rambu lalu lintas, dan ini berpuluh-puluh tahun sudah dibiarkan tidak disentuh sama sekali. “Sebab itu saya kira di Jakarta yang paling penting pembangunan manusianya.”

Sedangkan masalah lainnya yang juga dia presentasikan mengenai PKL (pedagang kaki lima) di trotoar, parkir sembarangan yang menyebabkan jalan semrawut di setiap titik, sampai macet. Untuk mengatasi macet ini dirinya sudah mempunyai jurus, yaitu transportasi massal yang dia perkirakan bisa mengurai macet sampai 70 hingga 80 persen.

Masalah lain yaitu taman gersang. Hampir semua taman di Ibu Kota kering. Dan, yang seharusnya ditanami tapi tidak ditanami. Pemprov sebenarnya bisa mengurusnya karena anggarannya ada, namun ini hanya masalah mau dan tidak mau pelaksana teknis mengerjakannya menurut dia.

“Tumpukan sampah di kali, ada yang menyampaikan sudah 10 bahkan 15 tahun sudah tidak dikeruk, di selokan, sungai kecil dan besar. Sungai kecil dan besar yang seharusnya ada jalan inspeksi semuanya diduduki oleh pemukiman,”

“Begitu juga masalah kabel. Kabel telepon, kabel tegangan tinggi maupun rendah semuanya semrawut.” “Tanpa masyarakat bergerak, tanpa pengurus RT, RW, lurah dan camat bergerak, kota ini tidak akan menjadi lebih baik.” tegasnya.

Namun demikian, Jokowi belum mengemukakan prioritas utama dari masukan-masukan itu. “Yah nanti kalau sudah lihat lapangan baru kelihatan, kalau sudah ada usulan, tinggal lapangannya dilihat maka kebutuhannya akan ada, makronya ada dan detail-detail mikronya itu harus dikuasai,” paparnya.

Editor : Bayu Probo