Jokowi Respons Permintaan Haris Azhar

NUSA DUA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Polri berhati-hati dalam menyelidiki kasus dugaan keterlibatan aparat dalam kasus peredaran narkoba seperti yang disampaikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

Hal ini disampaikan Presiden menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia, pada hari Kamis (11/8) di Nusa Dua, Bali.

“Ditelusuri, diungkap dan diproses kalau benar-benar sesuai yang disampaikan,” kata Presiden Jokowi.

Namun Presiden juga menyayangkan informasi terkait kasus ini baru diungkapkan sekarang.

"Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama, sudah 2012. Kenapa tidak diungkap dulu-dulu," kata Jokowi.

Sebelumnya Haris Azhar menyatakan langkah ini dilakukan dengan memperhitungkan situasi politik yang sedang berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk membuat tim guna menyelidiki kasus ini.

"Itu sudah ada tim di Polri," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak siapapun yang berkompeten mengungkap kasus tersebut, untuk bergabung ke dalam tim yang telah dibentuk Polri.

"Saya sudah sampaikan ke Kapolri siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silakan. Semakin banyak pakar, yang punya kemampaun untuk mengungkap itu, silakan masuk," kata Presiden.

Permintaan Haris Azhar

Sebelumnya Haris Azhar, meminta kepada Presiden Jokowi turun tangan membentuk tim khusus untuk melihat secara keseluruhan terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Haris dalam konferensi pers bersama dengan Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli, di sebuah rumah makan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Rabu (10/8).

“Seminggu lebih ini saya tidak banyak, tetapi cukup untuk berinteraksi bersama dengan sejumlah pejabat di ketiga institusi yang saya sebut dalam tulisan saya terkait dengan kesaksian Freddy Budiman. Yang belum ada interaksi selama ini yaitu pihak Bea Cukai dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Saya terbuka saja, Bea Cukai sepertinya tidak merasa terganggu, sementara Kemenkumham sepertinya menutup diri, dan ada ketakutan untuk merespon isu ini,” kata Haris dalam keterangannya.

Haris menambahkan, bahwa tiga institusi yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai selama ini cukup aktif, dan bisa membuka komunikasi.

“Sejak minggu lalu saya sudah sampaikan ke publik, dan hari ini saya harus menyampaikan kembali, khususnya untuk para prajurit TNI, Polri atau jajaran BNN, bahwa tidak perlu merasa marah meskipun kritik dan persepsi publik sampai hari ini cukup tinggi. Apa yang saya sampaikan bukan untuk menyerang institusi, saya justru melepas tulisan tersebut ke publik untuk mengajak masyarakat tahu dari informasi awal tersebut untuk sama-sama memberi perhatian kepada ketiga institusi tersebut berbenah diri,” ujar Haris.

Haris memberi apresiasi kepada Mabes Polri, Mabes TNI serta BNN yang sudah membentuk tim khusus untuk mengusut informasi tersebut, namun Haris menyayangkan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum turun tangan.

“Jadi masing-masing tim di institusi tetap bekerja, sementara tim dari kepresidenan bisa berjalan tinggal nanti saling bersinergi. Karena informasi yang diungkapkan oleh Freddy itu bercerita tentang bagaiman barang haram tersebut terdistribusi dari hulu sampai hilir yang diduga memberi kenikmatan kepada sejumlah oknum atau personel atau orang-orang tertentu di dalam institusi yang memiliki kewenangan. Jadi cerita tersebut menggambarkan ada aspek abuse of power, jadi bukan menyalahkan institusinya,” kata Haris.

Haris menutup pendapatnya dengan meminta kepada ketiga institusi Polri, TNI, dan BNN berkomitmen serta partisipatif dengan membuka diri menyampaikan kepada masyarakat terhadap hasilnya secara berkala. Dengan begitu masyarakat akan bisa berpartisipasi, baik mengevaluasi, memberi informasi dan lain sebagainya.

Editor : Eben E. Siadari