Jokowi Targetkan Stunting Turun Hingga 14% di Tahun 2024

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menjelaskan bahwa perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas terkait dengan percepatan penanggulangan stunting dengan target 14% di 2024.

”Walaupun di tengah pandemi agar kami semua yang terlibat di beberapa K/L, baik program maupun anggaran mengenai stunting tetap menjalankan program-program tersebut agar bisa benar-benar target yang dicanangkan bisa tercapai,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers usai pelaksanaan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8).

Presiden, menurut Mensos, juga spesifik menyampaikan khususnya bahwa apa yang sudah dijalankan di program-program Kementerian Sosial (Kemensos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada program PKH, Mensos sampaikan ada komponen kesehatan yang terkait dengan stunting, yaitu komponen ibu hamil dan anak usia dini bisa terus disinergikan khususnya dengan Kementerian Kesehatan.

”Terkait juga dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, kami juga tadi meminta kepada Bapak Menteri Kesehatan agar juga memberikan modul-modul daring tambahan untuk menambah ilmu daripada para pendamping tersebut,” kata Mensos.

Program lainnya, menurut Mensos, seperti program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini,” imbuh Mensos.

Pada bagian akhir, Mensos sampaikan bahwa Presiden ingin memastikan kepada Menteri Keuangan agar program-program kerja dan anggarannya dapat dikonsolidasikan dengan lebih fokus di beberapa kementerian dan lembaga saja.

”Sehingga untuk mengukur keberhasilan dari program stunting ini pun lebih mudah terukur dan hasilnya, dampaknya dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata Mensos.

10 Provinsi Memiliki Prevalensi Stunting Tertinggi

Saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat.

”Data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” tutur Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, Presiden minta fokus untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

”Untuk itu, saya juga ingin minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai ke Kepala Desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” ujar Presiden.

Kedua, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi ini.

”Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen, Vitamin A bagi ibu yang menyusui dan makanan pendamping ASI,” imbuh Presiden.

Ketiga, aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.

”Sekali lagi saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujarnya.

Keempat, dalam upaya penurunan angka stunting juga disambungkan dengan program perlindungan sosial.

”Terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” kata Presiden. (Setkab)