Jokowi Tegaskan APBN Jadi Instrumen Fiskal untuk Rakyat

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan), Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi (kedua kanan), dan Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto (kiri) meninjau perkembangan proyek pembangunan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di kawasan Cibubur, Jakarta, Jumat (30/9). Pembangunan LRT telah memasuki pengerjaan struktur pada Lintas Pelayanan 1 Cawang-Cibubur (14,5 km) dan Lintas Pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur (18,5 km), sementara Lintas Pelayanan 2 Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10,5 km) dalam tahap persiapan. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk meningkatkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal dalam negeri.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas dengan topik "Jenis-jenis Belanja APBN" di Kantor Presiden, Jakarta, hari Jumat (30/9).

Instrumen fiskal yang dimaksud Jokowi di antaranya untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong perekonomian Indonesia.

"Hari ini kita bahas tentang belanja APBN. Saya ingin mengingatkan kembali semuanya APBN harus menjadi instrumen fiskal untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung ruang gerak perekonomian kita," kata Jokowi.

Untuk itu, kata Jokowi, kebijakan belanja dan APBN harus difokuskan pada peningkatan kualitas belanja yang produktif, belanja yang prioritas, seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal, dan juga subsidi tetapi yang tepat sasaran.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kebijakan belanja APBN juga harus diarahkan pada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

"Saya ingin nantinya, setelah ini hitung-hitungan, berapa belanja modal yang akan saya patok, sehingga nanti pembagian ke bawahnya menjadi akan semakin jelas," kata suami Ibu Negara Iriana.

Uang Rakyat untuk Rakyat

Sebelumnya, Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan uang milik rakyat untuk kepentingan rakyat.

Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan," di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (20/9).

"Pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi, sekali lagi bukan masalah teknis akuntansi saja, tapi masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara," kata Jokowi.

"Sebab esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat, esensinya ada di situ. Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat," dia menambahkan.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besaran nilainya dari tahun ke tahun semakin besar harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif, yang mendorong ekonomi rakyat baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

"Saya ingin menegaskan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur. Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil," kata Jokowi.

"Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkrit dalam laporan keuangan yang berkualitas Anda dan tepat waktu," lanjutnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja