Jokowi: Tentara dan Polisi Tidak Bisa Ikut dalam Urusan Demokrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM- Presiden Joko Widodo menegaskan ntentara (anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI) dan polisi (anggota Kepolisian Negara RI / Polri) tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.

Jokowi berbicara pada acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, hari Selasa (1/3). Dia menyebutkan jajaran TNI dan Polri harus memperbaiki kedisiplinan nasional.

"Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI, Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," katanya.

"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh tidak boleh," kata Jokowi

Menurut Jokowi, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan disiplin masyarakat sipil. "Berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, tidak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," tambahnya.

Kedisiplinan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi tentara dan polisi saja tapi juga terhadap seluruh anggota keluarga di rumah. "Ini bukan hanya Bapak Ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa Ibu-Ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain untuk memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," katanya.

Jokowi menegaskan kedisiplinan tentara dan anggota Polri harus terkoordinasi sesuai kesatuan masing-masing.  “Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA (whatsapp) grup. Saya lihat di WA grup. Kalau di kalangan sendiri, boleh. Hati-hati, kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati," tambah.

Presiden juga menyebut terkait pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi contoh perbincangan di jaringan media sosial. "Misalnya bicara mengenai IKN, tidak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan Pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI, Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan," tegasnya.

Namun, menurut Jokowi, pembangunan dan perpindahan IKN menjadi salah satu isu yang diperdebatkan di grup perbincangan whatsapp. "Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati dengan ini, dimulai dari yang kecil nanti membesar, karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," katanya.

Editor : Sabar Subekti