Jokowi Tetapkan Status Siaga di 89 Lokasi Rawan Banjir

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, meningkatkan status siaga di 89 lokasi rawan banjir seperti bantaran kali dan sebaginya, diminta meningkatkan kewaspadaan. Tujuan penerbitan siaga banjir tersebut, agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung menindaklanjuti dengan prosedur yang telah diatur.

"Baru kita buat surat untuk siaga darurat. Ini sudah ada, sedang proses. Status siaga ini akan dijalankan segera setelah ditandatangani. Ini baru disiapkan, nanti sore akan ditetapkan," katanya di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Menurut Jokowi, surat siaga banjir ini dibuat agar semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan banjir dapat bergerak cepat. Status siaga berlaku untuk seluruh wilayah ibu kota. Tujuan penerbitan siaga banjir tersebut, agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung menindaklanjuti dengan prosedur yang telah diatur. "Tapi ini belum darurat ya. Masih siaga," tegasnya.

Meski sebanyak 28 kelurahan di ibu kota terendam banjir, diakui Jokowi dibandingkan tahun kemarin, banjir tahun ini dapat cepat surut. Kendati demikian dirinya menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur untuk antisipasi banjir hingga saat ini masih belum rampung.

"Dilihat di lapangan, bandingkan dengan tahun kemarin. Sekarang ini kelihatan cepat surutnya, karena selokan sungai-sungai kecil dikeruk semuanya. Kemudian pintu-pintu air juga diperbaiki semuanya, tapi memang belum rampung," ungkap mantan Wali Kota Solo ini.

Lebih lanjut ia mengingatkan, untuk mengatasi banjir tidak bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saja. Melainkan harus ada peran serta pemerintah pusat dan masyarakat. Terlebih sebanyak 13 sungai yang mengalir di Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara peran masyarakat yang diminta yakni dengan tidak membuang sampah sembarangan, yang menyebabkan saluran air tersumbat.

"Penanganan banjir ini bukan hanya dilakukan oleh pemda, tapi juga tanggung jawab pemerintah pusat. 13 sungai besar itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. kemudian sungai-sungai kecil dan penguhubung ada 884 tanggung jawabnya di pemerintah daerah, tapi peran masyarakat juga harus terus ditumbuhkan kalau tidak percuma," tegasnya.

Dikatakan Jokowi, pihaknya saat ini tengah melakukan pengerukan di beberapa waduk dan saluran air. Namun, karena banyaknya sedimen yang mengendap puluhan tahun pengerukan membutuhkan waktu yang panjang.

"Saya kira problem ini merupakan problem yang sangat komplek, tetapi saya yakin ini bisa ditangani, problemnya jelas tetapi ini butuh waktu, jangan sebulan dua bulan minta rampung. Setahun minta rampung. Ini perlu waktu," jelasnya.

Alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu menambahkan, saat ini proses normalisasi waduk baru berjalan sekitar 20 persen saja. Bahkan beberapa proyek untuk mengurangi banjir baru saja dimulai seperti pembuatan waduk di Ciawi dan sodetan dari Kampung Melayu ke Kanal Banjir Timur (KBT). Rencananya pada malam nanti Pintu Air Waduk Pluit akan dibuka. Sehingga diharapkan bisa mengurangi genangan di pemukiman warga. (beritajakarta.com)

Editor : Bayu Probo