Jokowi Tidak Akan Memilih Calon Menteri yang Terkena Kasus Hukum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, Senin (11/8), calon presiden terpilh, Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus hukum.

"Istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja, dan kabinet bersih, dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi," katanya

Tjahjo menyebutkan, Jokowi tidak mempermasalahkan figur serta asal calon menteri, termasuk latar belakang  profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi, dan kader partai.

"Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden, yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami, dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan presidensiil dan program-program prioritas yang presiden canangkan," kata Tjahjo.

Kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi ke depan tidak berbeda dengan kepemimpinan  Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi wali kota dan gubernur Jakarta," katanya.

"Menteri-menteri nantinya jangan duduk-duduk saja. Birokrasi yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla adalah biokrasi yang melayani," imbuh Tjahjo. (Ant)

Editor : Sotyati