Jubir : Tidak Ada Pertemuan Sekjen PBB dengan Wakil Papua Barat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjend PBB), Stéphane Dujarric mengatakan tidak ada pertemuan khusus antara Sekjen PBB dengan perwakilan Papua Barat selama Konferensi Tingkat Tinggi Kemanusiaan Dunia.

"Selama di KTT Kemanusian Dunia, Istanbul, Turki tidak ada pertemuan antara Sekretaris Jenderal dengan perwakilan Papua Barat. Kami juga tidak memiliki catatan dokumen apapun secara resmi diserahkan kepada Sekretaris Jenderal," kata dia seperti dilansir dari laman un.org pada hari Jumat (3/6).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengatakan laporan mengenai pelanggaran HAM Papua yang dibawa ke PBB itu tidak benar.

"Kami sudah melakukan pengecekan ke PBB tidak ada laporan tersebut, bisa saja mereka hanya sekadar foto dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu mengklaim mereka telah melaporkan pelanggaran HAM di Papua," kata dia kepada satuharapan.com di Jakarta pada hari Rabu (1/6)

Dia juga mengatakan, informasi-informasi tentang Papua  di luar negeri harus dicek kebenarannya, misalnya, informasi yang dilaporkan LSM luar negeri tentang Papua tidak benar faktanya.

"Banyak sekali informasi yang beredar yang harus dicek kebenarannya khususnya mengenai Papua yang informasi berasal dari luar negeri," kata dia

Sebelumnya, Direktur Eksekutif  Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations (PIANGO), Emele Duituturage, mengatakan, dirinya telah menyerahkan laporan pelanggaran HAM di Papua yang dibuat oleh misi pencari fakta Gereja Katolik Brisbane, Australia. Laporan itu diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon, pada saat Konferensi Kemanusiaan Dunia (World Humanitarian Summit/WHS) di Istanbul, Turki pada hari Rabu (25/5).

Dalam laporan itu, dikemukakan berbagai pelanggaran HAM di Papua dalam kurun waktu puluhan tahun belakangan, yang digambarkan sebagai genosida dalam gerak lambat.

Emele Duituturage juga menyampaikan pandangannya dalam forum itu, yang menyerukan perlunya intervensi PBB di Papua. "Di Pasifik, kami menghadapi konflik yang disebabkan tantangan kemanusiaan. Kami memuji penutupan kamp pengungsi di Papua Nugini, kami prihatin atas konflik di pusat penahanan Nauru dan kami meminta intervensi PBB untuk pelanggaran HAM di Papua," kata dia, sebagaimana dilaporkan oleh PACNEWS. 

Editor : Eben E. Siadari