Julia Sebutinde Hakim Yang Menentang Tindakan ICJ dalam Kasus Genosida Israel

DEN HAAG, SATUHARAPAN.COM-Hakim Julia Sebutinde yang memberikan suara menentang semua tindakan darurat yang diajukan di Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Jumat (26/1) beralasan bahwa kasus yang diajukan Afrika Selatan tidak cukup menunjukkan bahwa tindakan Israel mempunyai niat genosida.

Afrika Selatan membawa kasus ini ke ICJ bulan ini, memintanya memberikan tindakan darurat untuk menghentikan pertempuran yang telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina.

Mereka menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya yang dimulai setelah militan Hamas menyerbu dari Gaza ke Israel, menewaskan 1.200 orang dan menculik lebih dari 240 orang.

Sebutinde mengatakan bahwa perselisihan antara Israel dan Palestina secara historis bersifat politis atau teritorial dan “Saya yakin, merupakan perselisihan ideologis.”

“Ini bukanlah sengketa hukum yang dapat diselesaikan secara yudisial oleh Pengadilan,” kata hakim dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersamaan dengan putusan pada hari Jumat.

Prasyarat untuk indikasi tindakan sementara belum terpenuhi, tambahnya. “Afrika Selatan belum menunjukkan, bahkan secara prima facie, bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Israel dan yang dikeluhkan oleh pemohon, dilakukan dengan tujuan genosida, dan sebagai akibatnya, tindakan tersebut dapat masuk dalam cakupan tindakan Konvensi Genosida tersebut,” tambahnya.

Prima facie adalah bahasa Latin untuk “pada pandangan pertama” untuk menunjukkan pemeriksaan awal.

“Demikian pula, karena tindakan yang diduga dilakukan oleh Israel tidak disertai dengan niat melakukan genosida, pemohon belum menunjukkan bahwa hak-hak yang ditegaskannya dan yang dicari perlindungannya melalui indikasi tindakan sementara adalah masuk akal berdasarkan Konvensi Genosida,” lanjut Sebutinde.

“Tindakan sementara yang ditunjukkan oleh Pengadilan dalam Perintah ini tidak dapat dibenarkan,” simpulnya.

Sehubungan dengan konflik antara Israel dan rakyat Palestina, Sebutinde mengatakan bahwa kasus yang diajukan di ICJ adalah “upaya putus asa untuk memaksakan suatu kasus ke dalam konteks perjanjian semacam itu, guna mendorong penyelesaian yudisial.”

“Perjanjian ini tidak hanya menyerukan penyelesaian secara diplomatis atau melalui perundingan, namun juga implementasi dengan itikad baik atas semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan oleh semua pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk menemukan solusi permanen di mana bangsa Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai,” kata Sebutinde.

“…perselisihan atau kontroversi tersebut bukanlah perselisihan hukum yang memerlukan penyelesaian yudisial oleh Mahkamah Internasional,” tambahnya.

Sebutinde mengatakan bahwa solusi permanen terhadap konflik hanya dapat dicapai melalui “perundingan dengan itikad baik antara perwakilan Israel dan Palestina yang berupaya mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.”

Banyak pengguna media sosial yang menentang Sebutinde karena suaranya yang konsisten menentang tindakan sementara tersebut.

Duta Besar Uganda untuk PBB, Adonia Ayebare, mengatakan keputusan Sebtinde tidak mencerminkan posisi Uganda terhadap situasi Palestina.

Melalui X, sebelumnya Twitter, Ayebare berkata: “Keputusan Hakim Sebutinde di Mahkamah Internasional tidak mewakili posisi Pemerintah Uganda terhadap situasi di Palestina. Dia sebelumnya memberikan suara menentang kasus Uganda mengenai Kongo. Dukungan Uganda terhadap penderitaan rakyat Palestina telah diungkapkan melalui pola pemungutan suara Uganda di PBB.”

Sebutinde adalah satu dari dua hakim yang memberikan suara menentang enam tindakan tersebut. Dari 17 hakim panel, hakim lain yang paling banyak memberikan suara menentang enam tindakan darurat tersebut adalah hakim ad hoc Israel, Aharon Barak.

Siapakah Hakim Julia Sebutinde?

Sebutinde adalah hakim Uganda lulusan Inggris yang juga merupakan perempuan Afrika pertama yang mendapat tempat di Mahkamah Internasional. Saat ini dalam masa jabatan keduanya setelah terpilih kembali pada tahun 2021, Sebutinde telah menjadi anggota Mahkamah Agung sejak tahun 2012.

Dari tahun 2005 hingga 2011, Sebutinde adalah Hakim Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone, yang dilaporkan menangani beberapa persidangan kejahatan perang dan korupsi tingkat tinggi.

Dia meraih gelar Doktor Hukum, honoris causa, dari Universitas Edinburgh atas pengabdiannya yang luar biasa di bidang keadilan internasional dan hak asasi manusia yang dicapai pada tahun 2009; gelar Magister Hukum dengan predikat istimewa (LL.M.) juga dari Universitas Edinburgh pada tahun 1990; dan gelar Bachelor of Laws (LL.B.) dari Makerere University di Uganda pada tahun 1977.

Hakim tersebut adalah Rektor Universitas Ilmu Kesehatan Internasional (IHSU) di Uganda antara tahun 2008 dan 2011; Duta Besar untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA) antara tahun 1996 dan 2011; anggota Asosiasi Wanita Internasional

​ Hakim (International Association of Women Judges/IAWJ) antara tahun 1996 dan 2011; dan banyak lagi.

Dia adalah seorang penulis yang telah menulis makalah akademis, termasuk yang berjudul 'Peradilan Pidana Internasional: Menyeimbangkan Kepentingan yang Bersaing: Tantangan yang Dihadapi Penasihat Pembela dan Penasihat Korban dan Saksi.' (Al Arabia/Jerusalem Post)

Editor : Sabar Subekti