Juni 2014 TNI Bentuk Kogabwilhan, Komando Pemukul Gabungan 3 Angkatan

SATUHARAPAN.COM - Setelah berhasil mengatasi aksi-aksi separatisme yang sudah berlangsung bertahun-tahun di dalam negeri, kini Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai memusatkan perhatiannya memperkuat kemampuan tangkal terhadap kemungkinan adanya agresi dari luar negeri.

Hal ini diwujudkan dengan berbagai pembelian alutsista secara besar-besaran seperti pengadaan tank tempur kelas berat, pembelian meriam artileri kaliber besar, pembelian kapal selam dan kapal perang permukaan serta pembelian berbagai pesawat tempur dan rudal taktis dan strategis.

Pembelian peralatan tempur tentu saja sangat menentukan bagaimana postur militer bersiap menghadapi ancaman. Namun doktrin dan organisasi juga menentukan standard operating procedure yang harus dilakukan TNI kala ancaman datang. Lihat saja bagaimana kasus Ambalat dengan Malaysia, kasus manusia perahu dengan Australia yang menyadarkan kita bahwa konflik terbuka bisa saja terjadi jika tidak ditangani dengan baik.

Melihat ancaman yang meningkat dari negara lain membuat TNI mempercepat upayanya dalam memperkuat daya tangkal dengan merombak struktur agar dapat lebih cepat menggelar dan menempatkan kekuatan. Ini akan menjadi salah satu terobosan kebijakan militer Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Markas Besar (Mabes) TNI.

Peraturannya sendiri rencananya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden pada Juni 2014. Terobosan itu akan berbentuk sebuah komando operasi gabungan regional tiga angkatan yang disebut Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau disingkat Kogabwilhan.

Rencana ini akan mengintegrasikan kekuatan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara ke dalam organisasi pertahanan terpadu yang akan diposisikan di flashpoint tertentu untuk menjaga teritorial dan kedaulatan negara.

“Tapi fungsi Kogabwilhan tidak sebatas itu. Kogabwilhan akan berfungsi memberikan deterrence terhadap negara-negara lain karena perintah komandonya fleksibel dan memiliki sumber daya yang cepat menggerakkan kekuatan,” ujar Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro seperti dikutip dari The Jakarta Post beberapa waktu lalu.

Setiap kelompok Kogabwilhan yang akan dipimpin seorang panglima yang berpangkat perwira tinggi bintang tiga ini akan dilengkapi armada kapal perang, skadron pesawat tempur, unit infanteri dan kavaleri angkatan darat serta satuan pendukung lainnya secara khusus dan tersendiri. Panglima Kogabwilhan akan diberi wewenang untuk merespon dan mengambil tindakan balasan manakala terjadi ancaman tanpa harus melalui izin dan birokrasi dari markas besar TNI di Jakarta.

Direktur Jenderal Rencana Pertahanan (Dirjen Renhan), Marsda TNI FHB Soelistyo menambahkan “Kami selalu waspada atas ancaman di masa depan dari negara lain. Tapi struktur dan komando yang ada tidak cukup untuk melakukan respon dengan segera. Kogabwilhan akan menambal lubang itu. Rencananya, Kemenhan dan Mabes TNI akan membentuk empat grup Kogabwilhan yang mencakup beberapa flashpoint yakni Aceh, Natuna (Kepulauan Riau), Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Alasan pembentukan grup Kogabwilhan di Aceh adalah karena letaknya yang strategis di gerbang depan Selat Malaka yang sibuk. Sementara itu, pembentukan di Natuna karena terletak dekat Laut China Selatan yang mana terjadi konflik kepentingan beberapa negara.

Papua juga dipilih sebagai tempat pembentukan grup Kogabwilhan karena adanya ancaman konflik separatis yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pembentukan di NTT karena kedekatan wilayahnya dengan Timor Leste dan Australia.

Memang, lokasi penempatan grup Kogabwilhan ini belum final.  Menhan Purnomo mengatakan,“Kami belum memutuskan apakah akan memiliki tiga atau empat grup Kogabwilhan. Jika kita memiliki empat maka harus mencakup bidang timur, barat dan tengah Indonesia. Sementara, komando untuk pulau Jawa akan berdiri sendiri”.

"Untuk persiapan pembentukan komando ini, Kemenhan sedang melakukan “right-sizing” dalam penugasan personel. Prioritas ditujukan bagi kekuatan pemukul daripada kekuatan pendukung. Tidak akan ada penambahan jumlah pasukan. Apa yang kita lakukan adalah memilih dan menugaskan kembali prajurit ke dalam divisi-divisi yang prioritas,” tambah Purnomo.

Sekadar catatan, pada tahun 2013 TNI memiliki kekuatan personel tempur sekitar 460.000 orang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Editor : Prasto Prabowo