Jusuf Kalla: Laporkan Politikus Terduga Pemeras PT Freeport

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melaporkan kepada Polri terkait adanya dugaan pemerasan oleh politikus dalam perpanjangan kontrak perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.

"Tolong dilaporin saja yang ngomong seperti itu," kata JK ditemui di Istana Wapres, Jakarta pada hari Rabu (11/11) terkait adanya dugaan oknum politikus yang meminta saham kosong untuk memuluskan kontrak perpanjangan PT Freeport.

Menurut JK, dirinya dan Presiden Joko Widodo geram karena ada oknum politikus yang mencatut nama keduanya meminta saham kosong kepada petinggi PT Freeport.

Wapres telah membenarkan adanya laporan oleh Menteri ESDM kepada Presiden Jokowi dan dirinya terkait oknum politikus yang mempergunakan namanya tersebut.

"Nantilah tanya kepada Sudirman saja," kata JK saat ditanya identitas oknum politikus tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sudirman mengatakan pertemuan yang dilakukan antara dirinya bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia James R. Moffett pada Juli 2015 mengungkapkan ada politikus yang bersedia menjamin mulusnya proses pelanjutan kontrak perusahaan tersebut.

"Bahkan (Moffet) diberi satu teguran mengapa mesti keliling-keliling ke banyak pihak yang belum tentu relevan dengan keputusan itu padahal kalau mau berurusan dengan saya (Presiden Jokowi) ya silakan ketemu dengan menteri, dan menteri bersama saya yang memutuskan,"demikian kata Sudirman dalam dialog khusus di stasiun televisi swasta Kompas TV pada Selasa petang (3/11) yang mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Selain itu Menteri menjelaskan dalam pertemuannya dengan pihak PT Freeport pada November 2014, perusahaan pernah dihubungi beberapa tokoh politik yang berpengaruh untuk menyelesaikan proses kontrak PT Freeport.

Bahkan, jelas Sudirman, pada beberapa bulan lalu pihak Freeport juga dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal dimana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui `deal` semacam itu," kata Sudirman. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari