Kader Muda Jika Ketum Golkar Pebisnis, Partai akan Ambruk

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kader Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, calon ketua umum Partai Golkar selanjutnya tidak harus seorang pebisnis atau saudagar yang mampu membiayai berjalannya roda organisasi.

"Kita harus melupakan bahwa seorang Ketua Umum Golkar harus lah seorang saudagar, karena dianggap mampu membiayai partai," kata Doli dalam konferensi pers Generasi Muda Partai Golkar di Jakarta, hari Jumat (29/1).

Doli mengatakan tesis itu sudah runtuh dengan kepemimpinan saat ini yang menyandera partai dengan kepentingan bisnis.

"Bukannya membawa kemajuan dan kemenangan partai malah ternyata partai tersandera dengan kepentingan bisnis para pemimpinnya. Lupa mengurus partai dan partai akhirnya terbebani dan ambruk," kata dia.

Inisiator Generasi Muda Golkar itu menekankan pihaknya memiliki kepentingan agar Munas yang akan segera diselenggarakan menghasilkan kepemimpinan baru Golkar.

Dia berharap dengan lahirnya generasi kepemimpinan yang lebih segar dengan visi baru dan bebas konflik, diharapkan dapat memunculkan harapan baru dan membuka peluang kembalinya kepercayaan publik terhadap partai ini.

"Bila pak Habibie sering mengumandangkan umur 40-60 untuk pemimpin bangsa dan pemimpin Golkar, saya berpandangan kenapa tidak umur 40-50 saja. Karena semakin muda pemimpin partai, tentu akan bisa memahami dan dapat berkomunikasi dengan masyarakat pemilih yang saat ini dan ke depan adalah mayoritas pemilih muda dan pemula," kata dia.

Selain itu kader muda Golkar juga berharap Ketua Umum yang akan datang adalah seorang dengan karakter kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang handal.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengesahkan kembali kepengurusan Partai Golkar Munas Riau.

Langkah Menkumham ini untuk mengakomodasi legalisasi penyelenggaraan Munas yang akan segera digelar Golkar kedua kubu.

Generasi Muda Golkar Setuju Munas Libatkan KPK

Sementara itu Generasi Muda Partai Golkar menyatakan setuju Musyawarah Nasional Golkar mendatang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memastikan penyelenggaraan Munas yang bersih dari kepentingan uang.

"Ide atau tawaran tentang masuknya KPK dan PPATK dalam proses munas nanti saya kira patut dipertimbangkan, sehingga munas bersih dan menghasilkan ketua umum yang betul-betul diharapkan publik," kata anggota Generasi Muda Golkar Ace Hasan Sadzily dalam konferensi pers Generasi Muda Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

Ide pelibatan KPK dan PPATK dalam penyelenggaraan Munas mendatang dilontarkan sejumlah kader Golkar, termasuk Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono.

Menurut Generasi Muda Golkar, meskipun tidak ada dalam aturan manapun bahwa KPK bisa ikut serta dalam munas Golkar, namun menurut dia hal itu bukan lah halangan. Sebab Presiden Jokowi juga pernah melibatkan KPK dalam menyeleksi para menterinya.

Kemudian Ahmad Doli Kurnia juga menambahkan bahwa Menkumham telah mengeluarkan SK mengesahkan Golkar kepengurusan Riau guna menyelenggarakan Munas.

Oleh karena itu, kata Doli, dengan SK tersebut maka sudah sepatutnya seluruh kader Golkar menyambutnya dengan kembali ke rumah besar Golkar bersama-sama.

"Maka dari itu konferensi pers ini kami beri tema `welcome home`, kami mengajak seluruh kader kembali ke rumah kita bersama," kata dia.

Sementara itu, kader muda Golkar Andi Sinulingga mengatakan dengan disahkannya kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, maka tidak ada lagi pengelompokkan berdasarkan munas Jakarta dan Bali.

"Yang ada sekarang adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau. Kami sendiri yang ada dalam konferensi pers ini merupakan fungsionaris DPP Golkar hasil munas Riau, sekarang semua kembali ke titik nol," kata Andi Sinulingga. (Ant)

Editor: Bayu Probo