Kader PDIP Ditangkap KPK, Ketum Kumpulkan Anggota Fraksi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi Partai PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri langsung mengumpulkan anggota fraksi PDIP di Kantor DPP PDIP terkait operasi tangkap tangan (OTT) atas Damayanti Wisnu Putranti (DWP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu (13/1) malam.

"Jam 14.00 WIB semua anggota fraksi dikumpulkan di DPP PDIP, demikian pesan dari Ibu (Ibu Megawati). Ya, ada emergency. Koordinasi. Kita mencari solusi," kata Eva saat dihubungi wartawan, di Kompleks Palemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (14/1).

Selain itu, kata Eva, PDIP mewajibkan pasangan calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi pada pilkada untuk menandatangani pakta integritas, sebagai komitmen calon terhadap partai, negara, dan masyarakat jika terpilih nanti, seperti di Tiongkok.

"Saya usulkan pakta integritas untuk kepala daerah, untuk calon kepala daerah, zero tolerance korupsi, juga ditandatangani oleh anggota DPR. Kuatkan komite disiplin, seperti di Tiongkok, aturan untuk para kader lebih ketat dibandingkan ke masyarakat," kata dia.

Kemudian, Eva membenarkan bahwa Damayanti Wisnu Putranti dari fraksi PDIP yang terkena OTT KPK, sebab semua media menuliskan nama tersebut. 

"Ya, semua media nulis itu. Damayanti. Meskipun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih menunggu klarifikasi resmi," katanya.

Pada Rabu (13/1) malam, Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Legislator Senayan dikabarkan diamankan Satgas KPK terkait dugaan suap. Informasi sementara, KPK menangkap anggota Komisi V DPR berinisial DWP dari Fraksi PDIP bidang infrastruktur dan perhubungan itu.

Saat ini DWP sudah berada di dalam Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK juga mengamankan sebuah mobil Toyota Alphard B 5 DWP. Mobil yang diduga milik DWP itu kini diparkir di samping Gedung KPK. DWP ditangkap saat tengah melakukan transaksi suap di daerah dekat gedung DPR, Senayan, Jakarta, sehabis melaksanakan rapat. ‎Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK.

Editor : Sotyati