Kadin: Infrastruktur Indonesia Urutan 17 Asia Afrika

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Indonesia menempati urutan ke-17 dari 44 negara Asia Afrika dengan pendapatan per kapita 3.510 dolar AS (Rp 46 juta) di tahun 2014-2015, kata anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana.

"Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan India, Vietnam, dan Filipina," katanya, dalam diskusi bertema "Perkembangan Infrastruktur di Indonesia dan Negara Berkembang" di Jakarta, Jumat (13/3).

Majunya perkembangan infrastruktur Indonesia, lanjutnya, dapat dilihat dari rel kereta api sepanjang 5.042 kilometer yang merupakan rel terpanjang di antara negara-negara ASEAN, dan jumlah bandara terbanyak yaitu 676, mengalahkan Tiongkok yang memiliki 497 bandara atau India yang mempunyai 352 bandara.

"Ranking infrastruktur Indonesia tidak terlalu jelek dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, hanya biaya logistik yang muncul jauh lebih mahal dari negara-negara tersebut," ujarnya.

Hal tersebut, menurut dia, dapat dilihat dari urutan infrastruktur Indonesia yang mengungguli Vietnam yang menempati urutan 20, namun dalam Logistics Performance Index (LPI) Vietnam yang menempati urutan 48, lebih baik dari Indonesia yang hanya menempati urutan 53.

"Ini menunjukkan kondisi infrastruktur Indonesia belum memberikan efek positif pada kinerja logistik," tuturnya.

Permasalahan logistik Indonesia dipicu oleh ketimpangan pembangunan antara Indonesia barat dan timur, di mana 54 persen pembangunan infrastruktur senilai Rp 62,8 triliun terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan 46 persen lainnya terbagi untuk pulau-pulau lain.

Selain itu, menurut Ina, kinerja belanja infrastruktur masih belum optimal ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang tidak lebih dari 3 persen dari PDB dengan pola penyerapan yang menumpuk pada akhir tahun (kuartal keempat) serta kurangnya koordinasi antara kementerian, lembaga, dan daerah.

"Idealnya anggaran infrastruktur minimal 5 persen dari PDB, Vietnam, India, dan Tiongkok saja rata-rata di atas 6 persen dari PDB, sedangkan Indonesia hanya 3 persen," tukasnya.

Untuk itu ia merekomendasikan beberapa langkah untuk pembenahan infrastruktur, di antaranya peningkatan konektivitas secara terintegrasi meliputi energi, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur publik, dan pembukaan area baru.

"Kalau perlu kita bentuk dewan pembangunan infrastruktur seperti yang diterapkan Thailand agar koordinasi bisa berjalan lebih baik dan anggaran serta pelaksanaan pembangunan lebih efisien," ujarnya.

Diskusi tersebut digelar untuk mempersiapkan Asia Africa Bussiness Summit (AABS) 2015 yang akan dilaksanakan oleh P3B Kadin Indonesia pada 21 April mendatang.

"AABS merupakan integral event dari peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika, dalam AABS kami ditugaskan untuk membuat draf deklarasi kerja sama ekonomi berdasarkan forum diskusi dengan negara-negara Asia Afrika," ucap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koordinator Asosiasi Noke Kiroyan.

Dalam forum tersebut, Kadin menyiapkan tiga poin utama untuk dibicarakan yaitu infrastruktur, kemaritiman, dan pertanian.

"Sejauh ini ada 46 negara yang sudah mendaftar untuk ikut dalam forum tersebut," ujarnya. (Ant)