Kadin: Migas Sebaiknya Dikelola Pertamina Agar Ada Efisiensi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kadin menilai Pertamina sebaiknya menjadi holding perusahaan minyak dan gas (migas) milik pemerintah karena akan meningkatkan efisiensi, menghapuskan tumpang-tindih kebijakan yang selama ini membingungkan serta revitalisasi pengelolaan migas akan dapat dimulai secara terencana.

"Saya sangat yakin, dengan menggabungkan industri migas dalam satu payung holding di bawah Pertamina, maka efisiensi dan peningkatan produksi crude oil yang terus-menerus akan akan dapat ditata kembali," kata Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Achmad Widjaya di Jakarta, Minggu (8/3).

Achmad mengemukakan dengan pengalaman SDM-nya, layak untuk dijadikan holding di dalam perusahaan migas. Semua perusahaan migas maupun regulator seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebaiknya dilebur dan masuk ke dalam BUMN Pertamina.

Apalagi, kata Achmad,  dulu sebelum ada SKK Migas, Pertamina memiliki BPPKA (Badan Pengelola Pelaksana Kontraktor Asing). "Sehingga, kalau nantinya Pertamina dijadikan holding, maka SKK Migas bisa masuk ke dalam struktur tersebut, toh Pertamina pernah menjalankannya," Achmad menambahkan.

Achmad mengingatkan, masuknya SKK Migas ke dalam Pertamina akan menghindarkan pengelolaan migas yang tumpang-tindih sehingga  efisiensi migas dapat lebih terjamin.

"Sebenarnya bisa saja SKK Migas menjadi lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun menjadi bagian Pertamina, itu lebih baik lagi," Achmad menambahkan.

Indonesia, katanya, cukup memiliki satu holding BUMN migas. Perusahaan migas lainnya seperti Perusahaan Gas Negara, dan juga Pertagas, bisa masuk ke dalam Pertamina.

"Dengan begitu, Pertamina yang menjadi holding akan semakin kuat nantinya," kata Achmad. (Ant).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja