Kadin Minta Segera Dibentuk Lembaga Pembiayaan Industri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pembiayaan pembangunan industri merupakan salah satu masalah krusial dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional. Oleh karenanya diperlukan lembaga pembiayaan khusus untuk sektor industri.

Disamping itu Undang-Undang (UU) Perindustrian Nomor 3 tahun 2014 juga telah mengamatkan dibentuknya lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri.

"Kita mengharapkan pemerintah dapat segera membentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang diamanatkan UU No. 3/2014 tentang perindustrian sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri" kata Sudirman M. Rusdi, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian.

Pembentukan lembaga tersebut nantinya akan diatur dalam UU tersendiri, yakni UU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri yang saat ini sedang disiapkan pemerintah untuk disahkan oleh DPR.

Sudirman menambahkan, lembaga tersebut dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku usaha, seperti memfasilitasi pembiayaan yang kompetitif, yang akan lebih murah jika dibandingkan dengan bunga bank komersial, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, serta skema pembiayaan tertentu untuk industri prioritas/strategis dan industri-industri antara yang masih belum berkembang di dalam negeri.

"Sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang kompetitif untuk investasi dan modal kerja dengan mekanisme perizinan yang relatif sederhana dan suku bunga rendah," ungkap Sudirman dalam siaran media di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, dengan adanya lembaga pembiayaan industri nantinya bisa mendongkrak daya saing industri nasional, setidaknya menyamai daya saing negara-negara industri pesaing Indonesia, seperti Korea Selatan, India, Taiwan, Thailand, dan negara lainnya yang sudah memiliki lembaga pembiayaan khusus industri.

Terkait hal ini, Kadin mengharapkan dukungan pemerintah agar dapat mendorong pengembangan dan pembangunan industri hulu. Sebab, investasi di awal pembangunan sangat dibutuhkan dan sangat tinggi guna memfasilitasi pembangunan industri hulu, seperti yang berlaku di banyak negara di dunia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja