Kadin: Perbatasan Perlu Dukungan Infrastruktur Hadapi MEA

BATAM, SATUHARAPAN.COM – Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai wilayah perbatasan NKRI, terumama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun membutuhkan dukungan infrastruktur dalam penerapan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Bagaimana peran pemerintah meningkatkan infrastruktur. Saat ini pelabuhan masih harus ke Singapura, bagaimana meningkatkan daya saing," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Investasi dan Perdagangan, John Kennedy di Batam Kepulauan Riau, Jumat (9/1).

Salah satu kelemahan daerah perbatasan yang harus segera diperbaiki dalam pelaksanaan MEA adalah pelabuhan karena selama ini hampir seluruh ekspor dari Batam harus melalui Singapura.

Padahal, kata dia, seharusnya produk-produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara langsung pada pelaksanaan MEA.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan dan Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura merupakan wilayah strategis yang langsung berhubungan dengan penerapan MEA, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Kadin terus mendorong agar produk dalam negeri bisa masuk ke pasar lokal ASEAN, dengan kebijakan nol tarif.

"Kebijakan ini jangan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar, tapi juga pelaku," kata mantan Ketua Kadin provinsi Kepri itu.

Kadin Indonesia juga merencanakan memperkuat perdagangan antar negara. Penguatan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki masalah pengemasan, pengawetan dan lainnya.

"Penguatan yang perlu dilakukan masih klasik, `packaging` dan pengawetan belum kongkret pada UKM," kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mengatakan Kepri memiliki banyak keunggulan menghadapi MEA, apalagi industri galangan kapalnya sangat bersaing.

Ia mengatakan ada tiga bidang yang dikembangkan di Kepri, terutama Batam dan akan diunggulkan dalam pelaksanaan MEA yaitu galangan kapal, pariwisata dan alih kapal. (Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari