Kadin: Perlu Percepatan Infrastruktur Kawasan Timur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan perlunya percepatan perkembangan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, antara lain untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan sumber daya alam dari komoditas di kawasan itu.

"Beberapa prioritas yang mendesak untuk dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan pengolahan sumber daya alam, serta memperluas pelayanan keuangan dan pelayanan teknologi terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, Senin (16/6).

Suryo Bambang Sulisto menilai, dengan pengembangan infrastruktur tersebut, potensi komoditas kawasan timur Indonesia bisa dikembangkan lebih jauh.

Ia juga menilai pengolahan sumber daya alam yang melimpah diharapkan dapat mengembangkan ekonomi yang kuat dan mandiri di masa depan.

"Indonesia harus berfokus pada pengolahan sumber daya alam yang dapat menghasilkan nilai tambah, tidak semata mengembangkan basis ekspor mentah," kata Ketua Umum Kadin.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur Annar Salahuddin Sampetoding, mengimbau pemerintah untuk mempercepat implementasi road map tentang industri pengolahan sumber daya alam di kawasan timur Indonesia.

Kadin mencatat dalam road map tersebut disebutkan akan dibangun 12 klaster industri pertanian dan perkebunan yang akan mengolah minyak kelapa sawit, karet dan produk karet, kakao, kepala, kopi, gula, tembakau, buah, susu, kayu, dan kertas.

Selain itu juga dibangun 5 klaster industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk berbasis sumber daya alam, antara lain garam, kerajinan, minyak atsiri, makanan ringan dan perhiasan, termasuk pula industri dasar berbasis sumber daya alam yang akan dibangun adalah pengolahan mineral, keramik, petrokimia, dan semen.

Sebelumnya, pengamat ekonomi pembangunan Syahrial Loetan mengatakan, presiden yang bakal terpilih hasil pemilihan presiden 9 Juli 2014 harus fokus kepada infrastruktur selain kesejahteraan sosial. "Fokus infrastruktur dasar dapat dilihat dari beberapa tantangan yang ada," ujarnya, Minggu (15/6).

Menurut Syahrial, hal ini dapat terlihat dari minimnya alokasi tingkat rasio anggaran yang dialokasikan bagi infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, lanjutnya, pemerintah baru mengalokasikan anggaran infrastruktur hanya sekitar satu-dua persen, padahal secara ideal seharusnya lima persen terhadap PDB.

Selain itu, ujar dia, dibutuhkan banyak moda transportasi yang dapat mengakomodasi muatan kargo dalam jumlah besar untuk mendistribusikan produk-produk dalam negeri ke berbagai tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. (Ant)

Editor : Sotyati