Tol Laut, Tingkatkan Daya Saing Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah mengusung rencana pembangunan tol laut sebagai jurus andalan mereka untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia baik untuk lokal maupun internasional.

“Salah satu yang akan menjadi prioritas adalah tol laut,” kata Wijayanto Samirin, MPP, tim ekonomi pemenangan Jokowi-JK di Media Center JKW4P, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).

“Tol laut adalah jaringan dan rute kapal laut yang bergerak secara rutin dari Aceh hingga Papua. Jalur utama tol laut akan melewati kota-kota pelabuhan utama di Indonesia. Kemudian dari pelabuhan tersebut dihubungkan dengan pulau-pulau lain atau kota-kota lain dengan kapal yang berukuran lebih kecil.”

Menurutnya, tol laut diyakini akan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara kawasan barat hingga timur Indonesia. Sebagai bagian dari rencana pengembangan tol laut, Jokowi-JK akan melakukan beberapa upaya seperti pengembangan beberapa pelabuhan menjadi pelabuhan internasional modern seperrti di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong.

Upaya yang lain adalah pembangunan sepuluh pelabuhan kontainer baru, pembaruan pola perpindahan barang dari darat ke laut, pembangunan sepuluh dry-port di sekitar pelabuhan menjadi transhipment point yaitu hubungan antar moda transportasi jalan raya (truk), rel (kereta api) dan laut (kapal). Selain itu Jokowi-JK juga akan membangun sepuluh kawasan industri di sekitar pelabuhan baru.

Pembangunan jalur rel ganda di beberapa pulau meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta jalur jalan yang memadai di berbagai pulau tersebut untuk mendukung dan mempermudah kegiatan ekonomi. Khusus untuk Sumatera dan Kalimantan, transportasi sungai juga akan mendapatkan perhatian penting. Revitalisasi PELNI sebagai perusahaan pelayaran nasional juga akan dilakukan dan mendorong swasta untuk terlibat dalam membangun jasa transportasi yang efisien.

 Dalam konferensi pers tersebut, Wijayanto mengungkapkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk merealisasi tol laut ini setara dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda yaitu sekitar Rp. 130 triliun. Dana tersebut akan diperoleh dari sebagian APBN, di mana alokasi untuk pembangunan infrastruktur saat ini hanya setara dengan 10 persen APBN atau dua persen GDP akan ditingkatkan.

Sumber peningkatan pendanaan infrastruktur akan diperoleh dari peningkatan dana APBN melalui peningkatan rasio pajak terhadap GDP yang saat ini masih sekitar 12,3 persen menjadi sekitar 16 persen yang akan dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penarikan pajak untuk menghindari kebocoran dan dengan memperluas tax based (dasar pengenaan pajak).

Selain itu upaya yang kedua adalah mendorong swasta dan BUMN untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur (Public Private Partnership). Saat ini, masing-masing baru berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur sebesar satu persen dari GDP. Pemerintah perlu mendorong kepastian hukum dan mempermudah proses pembebasan tanah untuk proyek-proyek publik.

Upaya yang ketiga adalah mendorong peran pemerintah daerah melalui berbagai insentif fiskal (pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi).

Upaya yang keempat adalah membangun bank infrastruktur untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah, swasta dan BUMN yang memerlukan pendanaan untuk membangun infrastruktur.

Alasan Dibangun Tol Laut

Wijayanto mengemukakan alasan mengapa Jokowi-JK menggagas tol laut sebagai bagian dari kampanye mereka yaitu ingin memperbaiki jaringan logistik Indonesia. Menurutnya, jaringan logistik Indonesia adalah ibarat pembuluh darah bagi tubuh, jika jaringan logistik tidak diperbaiki dan ekonomi dipaksa untuk tumbuh maka ekonomi di negeri ini akan mengalami kelumpuhan setengah atau stroke.

Buruknya jaringan transportasi menyebabkan biaya logistik di Indonesia menjadi relatif tinggi dan mengakibatkan harga barang-barang menjadi lebih mahal jika sudah didistribusikan di luar Pulau Jawa. Dia memberikan contoh harga satu sak semen di Jawa hanya Rp 50.000,- namun ketika sudah didistribusikan ke luar pulau Jawa maka harganya bisa Rp 1 juta di Papua.

“Hal tersebut yang ingin diakhiri oleh pasangan Jokowi-JK untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Editor : Bayu Probo