Kadisdik DKI: KJP dan KIP Harus Diikuti Evaluasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun terkait soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih, ia mengusulkan kepada pemerintah agar dalam pelaksanaannya diiringi dengan monitoring dan evaluasi langsung, tidak menunggu setahun dulu baru dievaluasi.

“Kebijakan publik yang paling bagus itu dimulai dulu, tetapi pada saat yang bersamaan dilakukan monitoring evaluasi, dan ini harus cepat, tidak lagi seperti manajemen klasik, selesai dulu setahun baru evaluasi. Manajemen modern adalah, begitu ada kebijakan publik baru, langsung diikuti dengan monitoring dan evaluasi,” ucap lasro di Balai Kota Jakarta, Senin (3/11).

Lasro meyakinkan masyarakat jangan dulu merasa takut akan tumpang tindih dalam pelaksanaannya di Jakarta, karena tentu akan ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Nanti kita lihat saja, biarkan dulu ini berjalan, dan ada evaluasi dulu. Ini kan baru perkenalan, peluncuran KIP dan KIS hari ini di Kantor Pos Indonesia, Pasar Baru. Peluncurannya hari ini secara simbolis di Jakarta, karena presiden dan menteri berada di Jakarta, tetapi KIP dan KIS sudah diluncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Lasro.

Meskipun berjalan beriringan, nantinya akan ada pemisahan sasaran antara KJP dan KIP, di mana KJP pakai APBD DKI, sementara KIS di bawah wewenang Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddikdasmen).

Lasro menghargai apabila suatu kebijakan di Jakarta dibawa ke tingkat nasional, mengingat penggagasnya sendiri adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Presiden, Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kira ini kita sambut baik, kan yang menggagas KJS dan KJP itu kan beliau (Jokowi), nah setelah beliau dipanggil untuk bangsa ini, tentu yang bagus ini dibawa ke nasional, dan menurut kami, itu akan saling mengisi,” ucap Lasro.

“Mengisi yang seperti apa? Kalau dari DKI, KJP itu basisnya kemiskinan faktual, artinya kita melihat langsung kondisi di lapangan, bukan lagi semata-mata berdasarkan data kemiskinan yang disusun dari BPS,” kata dia menambahkan.

Sementara KIP, Lasro mengaku tidak tahu memakai anggaran darimana, yang pasti ada beberapa pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan KIP antara lain Kemenbuddikdasmen, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia, dan Kementerian Sosial, di mana pihak-pihak ini mungkin saling berkoordinasi untuk harmonisasinya.

“Bagaimana pelaksanaan dan harmonisasi di lapangan? Tentu keduanya ini harus berjalan dulu, baru kita lihat apakah ada yang tertinggal atau salah sasaran. Khusus untuk Jakarta, akan saling berkoordinasi dengan pusat,” tandas Lasro.

Editor : Bayu Probo