Kalla: 11 Kali Pemilu Tak Ada Kekacauan, Ekonomi Tidak Terganggu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa dalam tahun 2014 yang merupakan tahun politik kemungkinan tidak ada kebijakan ekonomi yang drastis, namun tidak perlu ada kekhawatiran untuk investasi.

Kalla mengatakan hal itu sebagai pembicara utama pada acara Economic Outlook 2014 kerja sama antara Perum LKBN Antara dengan Bank ANZ, di Jakarta, Rabu (26/2) malam.

Menurut dia, selama 11 kali Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum sejak 1955 tidak ada kekacauan yang mengkhawatirkan, kecuali dua kerusuhan di lapangan Banteng, Jakarta dan Banjarmasin lebih dari dua dekade lalu.

Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang tahun politik ini. Namun menurut dia sejauh ini belum bisa diperkirakan siapa yang akan menang dalam pemilu yang akan datang.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Chatib Basri, dalam forum yang sama menegaskan bahwa stabilitas makro ekonomi akan tetap terjaga pada 2014, meskipun Indonesia akan menghadapi pemilu yang berpotensi menganggu kestabilan politik.

"Pola makro ekonomi dan stabilitas pada 2014 akan terus kita jaga, kalau kita jalankan, ini bisa menjadi basis yang baik di pemerintahan yang baru," ujar Chatib. Stabilitas ekonomi terjaga sejak pemerintah dan Bank Indonesia melakukan antisipasi atas tekanan eksternal akibat kebijakan "tapering off" yang dilakukan oleh The Fed (Bank Sentral AS, Red) dengan memperbaiki kinerja defisit neraca transaksi berjalan.

"BI telah menaikkan suku bunga agar kreditnya melambat. Dari segi fiskal kita menaikkan harga BBM. Dari dua kebijakan itu, apabila pertumbuhan ekonomi menjadi turun, ini adalah `by design`, sesuatu yang dibuat agar masalah `current account deficit` teratasi," kata dia.

Kebijakan tersebut, lanjut Chatib, telah berjalan efektif yang terlihat dari surplus neraca perdagangan selama tiga bulan berturut-turut, dan membaiknya defisit neraca transaksi berjalan, sehingga nilai tukar rupiah kembali menguat setelah sebelumnya mengalami depresiasi.

Karena itu, upaya menjaga fundamental perekonomian dilakukan dan pemerintah tidak takut untuk membuat kebijakan baru apabila diperlukan, apalagi pemangku kepentingan bidang ekonomi tidak terlibat langsung dalam pemilu, kata dia.

"Jangan terlalu pesimistis di tahun pemilu tidak ada keputusan. Kalau dasarnya solid di 2013-2014, maka nanti menteri keuangan yang baru bisa bicara pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini harus disiapkan mulai sekarang. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sedang melakukan konsolidasi agar pertumbuhan di atas enam persen," kata dia.

Chatib mengatakan, salah satu kebijakan baru yang dapat diputuskan adalah terkait reformasi struktural dalam belanja subsidi energi yang dapat mengurangi beban fiskal dan menyehatkan defisit neraca transaksi berjalan hingga kisaran 2,5 persen terhadap PDB.

Diperlukan persiapan skenario subsidi tetap, jadi subsidi per liter dipatok, sehingga efeknya ke perubahan nilai tukar bisa diminimalissasi. Kalau itu bisa dilakukan, harganya berfluktuasi tapi masih dalam  kontrol. “Saya kira persiapan atau pemikiran ke arah ini sedang dilakukan," kata dia.