Kapal Militer AS Provokasi Tiongkok di Wilayah Sengketa

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) berlayar ke arah 12 mil laut melintasi sebuah pulau  yang disengkatakan di Laut Cina Selatan.

Xinhua melaporkan hari Selasa (27/10) bahwa provokasi tersebut dilakukan Tentara Angkatan Laut AS dengan nama operasi USS Lassen ini, dilakukan atas nama kebebasan navigasi, hanyalah permainan yang disengaja oleh AS.

Uji coba dan patroli tersebut, menurut Xinhua, dengan mengutip Keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dilakukan AS bertujuan memperkuat kekuatan dan pengaruh AS di Tiongkok dan memperlihatkan bahwa negara Paman Sam masih memiliki dana melakukan ancaman  stabilitas regional.

Kapal tersebut kemungkinan akan disertai dengan pesawat pengintai P-8A dan pesawat pengintai P-3 milik Angkatan Laut AS, yang telah melakukan misi pengintaian rutin di kawasan itu, menurut pejabat pertahanan, yang tidak dipublikasikan namanya.

Patroli tambahan juga rencananya akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang dan kemungkinan berpatroli di sekitar wilayah Spratly yang juga diklaim oleh Vietnam dan Filipina.

"(Patroli) ini akan terus terjadi, tidak hanya satu kali," kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, Selasa (27/10).

Earnest menolak berkomentar soal operasi khusus, dan menyerahkannya kepada Pentagon. Meski demikian, Earnest menyatakan AS menilai harus menekankan pentingnya arus perdagangan bebas di Laut Cina Selatan, kepada Tiongkok.

“Terdapat aktivitas perdagangan senilai miliaran dolar dari seluruh daerah di dunia di perairan itu. AS memastikan harus ada aliran perdagangan bebas yang sangat penting untuk ekonomi global," katanya.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut alasan penyerangan tersebut dilakukan  dengan dalih untuk aksi provokasi. Namun Tiongkok menyatakan provokasi tersebut, kemungkinan karena mereka dituduh AS memegang kendali beberapa pulau di Laut Cina Selatan.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa membangun pula dan mendokumentasikan terumbu dan biota laut adalah hak semua orang, apalagi ingin menvalidasikan biota laut dalam sudut pandang sejarah.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa di Tiongkok tidak pernah ada ancaman lalu lintas udara,  meskipun ada ancaman baris teritorial yang rumit antara Tiongkok dan beberapa negara tetangga.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan tidak berusaha melakukan militerisasi Kepulauan Nansha di Laut Cina Selatan, dan kegiatan konstruksi ada tidak menargetkan negara lain dan tidak akan menghalangi saluran internasional semua negara berhak untuk di bawah hukum internasional.

Presiden Tiongkok Xi Jinping baru-baru ini menegaskan Negeri Tirai Bambu tidak akan menjadi pihak untuk membangkitkan kekacauan.

Dengan triliunan dolar biaya yang telah dihabiskan setiap perusahaan untuk mengalirkan arus barang melintasi air setiap tahun, Laut Cina Selatan  penting baik untuk perdagangan global dan untuk pembangunan Tiongkok. Negeri Tirai Bambu tidak memiliki alasan untuk membuat masalah yang mungkin memblokir salah satu dari arteri sendiri perdagangan.

“Di sisi lain, perilaku agresif seperti ini sangat tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Pertama-tama, itu melanggar janji Washington dari tidak memihak dalam sengketa Laut Cina Selatan,” kata keterangan resmi tersebut. (xinhuanet.com/ cnn.com).

Editor : Bayu Probo