Kapal Perempuan Bentuk Tim Pemantau Program Gender Watch

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan  membentuk Tim Pemantau untuk program Gender Watch yang merupakan program perlindungan sosial. Hal itu telah diputuskan dalam Pertemuan Persiapan Tim Pemantau Provinsi (TPP).

Tim pemantau yang terdiri dari beberapa perwakilan pemerintah provinsi DKI Jakarta, Bappeda, bidang akademisi dan media ini kemudian menentukan rencana kegiatan yang harus segera dilaksanakan secepat mungkin. Misalnya persiapan pendataan, pembagian tugas, pengumpulan data dan audit dokumen, memfasilitasi training tim pemantau komunitas, pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi data, penulisan hasil penelitian, uji publik dan finalisasi laporan.

Setelah menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan dari bulan Desember 2014 hingga Oktober 2015 tersebut,  dengan kesepakatan bersama, terpilihlah Direktur Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (UPC) Edi Saidi, Kepala Bidang Bina Masyarakat BPMPKB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Santoso dan perwakilan dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya Tri Warmiyati sebagai penanggung jawab atau tim koordinator dalam TPP.

“Dengan tiga penanggung jawab atau koordinator tim yang sudah tepilih, program Gender Watch  akan bekerja lebih maksimal. Tidak hanya koordinator saja yang bekerja tapi kita semua juga bekerja,” kata Ketua Pelaksana Harian Institut Kapal Perempuan Misiyah dalam pertemuan yang digelar di kantor Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/11).

Gender Watch merupakan sebuah program pengawasan untuk kesejahteraan perempuan khususnya perempuan marjinal yang sedang digagas oleh Institut Kapal Perempuan ini dirancang untuk membantu dan mendampingi program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah agar tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Untuk membentuk tim yang mampu bekerja sama dengan baik yang dia sebut dengan forum multistakeholder, pada wawancara dengan satuharapan.com beberapa waktu yang lalu, Misiyah menyatakan bahwa sangat diperlukan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan sukarela menyediakan waktu dan pikiran dalam membantu agar program ini berjalan dengan baik.

Program ini akan berjalan di lima kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik-Jawa Timur dan Jakarta Selatan. Dalam prakteknya akan ada pengumpulan data dari para relawan yang ada di desa atau kelurahan kemudian dikumpulkan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini kemudian dilakukan analisa kebijakan apa saja yang telah atau belum tepat sasaran, anggaran dan realisasi program juga akan didata dan dipantau.

Dia berharap bahwa nantinya program ini akan menjadi program jangka panjang yang terus dikontrol oleh masyarakat sipil dan nantinya program ini bukan milik Kapal Perempuan lagi tetapi milik forum multistakeholder.

Editor : Eben Ezer Siadari