Kapolri Ajak Tokoh Agama Cegah Politik Identitas pada Pemilu 2024

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak ingin ada perpecahan antara masyarakat karena efek negatif dari Pemilu 2024 mendatang.

Sebagai upaya untuk mencegah perpecahan akibat politik identitas, Polri mengajak tokoh agama yang ada di Indonesia untuk bersama mengajarkan perdamaian meskipun ada berbeda pilihan politik.

"Di tahun ini, nilai-nilai luhur, nilai toleransi harus kita jaga dan kita tingkatkan. Persatuan dan kesatuan harus selalu kita jaga karena itu modal kita untuk membawa Indonesia menjadi negara bangsa yang lebih baik," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/6).

Sigit secara virtual berdialog dengan sejumlah tokoh agama pada saat memantau penyerahan bantuan sosial dan bakti sosial religi dari kepolisian untuk berbagai tempat ibadah dan elemen masyarakat lainnya.

Sigit menyatakan kerja sama itu diperlukan agar tidak terjadi polarisasi seperti pemilu 2019 lalu, sehingga ketertiban dan keamanaan sedikit terganggu. Perpecahan terjadi antar masyarakat baik langsung maupun melalui media sosial.

Menurut dia, toleransi antar umat beragama bisa mencegah adanya politik identitas yang menimbulkan perpecahan. Hal itu sejalan dengan program Polri terkait dengan moderasi dalam beragama. "Stabilitas kamtibmas, kerukunan umat, toleransi yang utama yang harus kita kawal," katanya.

Pengurus Masjid Al Muhtadin di Kalimantan Barat, W. Saifuddin, menyatakan toleransi di wilayahnya terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berkomitmen bersama tokoh agama untuk terus mengajarkan kepada umatnya tentang kebaikan yang harus terus dilakukan dan keburukan akibat perpecahan.

Secara virtual jajaran Polda dan tokoh berbagai agama di 34 provinsi, mendengarkan arahan kapolri tersebut. Sigit sempat berdialog dengan seorang ibu pendeta di Nusa Tenggara Timur, pengurus Pura di Bali dan tokoh agama lain.

Editor : Sabar Subekti