Kapolri Cek Kesiapan Brimob Jelang Demo 4 November
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kapolri Jenderal Polisi, Tito Karnavian, mendatangi Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, hari Senin (31/10), untuk mengecek kesiapan para personel guna mengamankan aksi demonstrasi organisasi massa yang direncanakan berlangsung tanggal 4 November 2016.
"Korps Brimob harus mempersiapkan fisik dan psikis agar benar-benar siap menghadapi aksi demo yang waktunya mungkin akan panjang," kata Jenderal Tito.
Dalam kunjungannya, Tito menginstruksikan pasukan Brimob, terutama yang berhadapan langsung dengan para pengunjuk rasa tidak membawa senjata.
"Instruksi saya untuk pasukan yang berhadapan dengan demonstran tidak boleh membawa senjata, apalagi peluru tajam, karena ada tim dipersiapkan khusus bila terjadi kontingensi," ujar dia.
Tito juga mengingatkan Korps Brimob agar melindungi demonstran selama unjuk rasa. "Yang demo adalah saudara kita, kita harus lindungi, layani, dan ayomi mereka sesuai aturan UU. Koridor kita cuma satu, sistem hukum. Kita wajib memberikan perlindungan," katanya.
Namun, dia memerintahkan aparatnya menindak provokator pendemo dan pelanggar aturan. "Kalau ada pelanggaran hukum, lakukan tindakan hukum dari persuasif sampai keras.”
Kapolri minta jajaran Brimob mampu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa agar tidak sampai berujung anarkis.
"Waspadai jangan sampai demo jadi anarkis, kacau. Kekacauan bisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk faktor pendemo sengaja melakukan aksi provokatif. Saya minta rekan-rekan enggak terpancing, yang akan dimanfaatkan oknum-oknum sehingga terjadi bentrok. Ini perlu kita waspadai. Rekan sekalian harus menyikapi pengamanan demo dengan kepala dingin," katanya.
Selain itu, menjelang aksi 4 November, ia mengatakan telah meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan, untuk melakukan dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak.
"Kami akan dialog terus, supaya bisa merekam situasi. Berkaitan dengan Pilkada DKI akan ada mobilisasi massa. Demo itu bagian sah dalam negara demokrasi dan diizinkan oleh undang-undang. Itu harus kami amankan dan kawal," tutur Tito.
Organisasi-organisasi massa Islam berencana melakukan unjuk rasa di beberapa titik di Ibu Kota, termasuk Balai Kota DKI Jakarta, Istana Presiden, dan Monumen Nasional pada tanggal 4 November 2016. Mereka mendesak penegak hukum segera menuntaskan proses hukum perkara tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Ant)
Editor : Eben E. Siadari
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...