Kartono Muhammad: Wewenang Implementasi KB ada pada Keluarga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Untuk apa ada program Keluarga Berencana dan mengapa manusia ingin merancang keluarga menjadi pertanyaan awal Dr. Kartono Muhammad dalam diskusi sekaligus peluncuran tiga buah buku terbitan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) di Gedung Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) Jakarta pada Kamis (20/6).

Kartono Muhammad mengatakan, “Kalau di Malaysia tidak setuju dengan kata Keluarga Berencana tetapi Perancangan Keluarga. Jadi menekankan pada keluarga untuk merancang sendiri. Di Indonesia namanya keluarga berencana. Waktu itu top down jadi seolah-ini hanya kemauan dari Pemerintah.”

Inti dari gerakan KB adalah memberikan kesempatan kepada keluarga untuk merencanakan sesuai dengan kemauan dan keinginannya, memberi wewenang kepada keluarga untuk memutuskan sendiri, dan itu juga bagian dari hak reproduksi.

“Hak reproduksi menetapkan kapan menikah, kapan ingin punya anak, ingin memiliki berapa anak, dan sebagainya. Memberi kebebasan pada seseorang sehingga bisa mengasuh anak-anaknya secara bertanggungjawab," kata Kartono Muhammad.

Membahas KB dari segi agama menimbulkan masalah karena agama itu tergantung dari siapa yang menafsirkan.

“Lalu yang menafsirkan merasa sayalah yang paling berhak menafsirkan, yang paling benar, sayalah yang menetapkan siapa berdosa tidak berdosa dan masuk neraka. Dia merasa dirinya Tuhan. Oleh karena itu saya tidak berani menyentuh ke sana karena saya tidak ngerti seorang akan masuk surga atau neraka.”

“Kalau kita lihat saat ini, Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat cepat, 1,49 persen per tahun atau kira-kira empat juta penduduk bayi tiap tahun. Penduduk Singapura kira-kira empat juta. Jadi tiap tahun kita bertambah satu negara Singapura. Tidak masalah kalau kualitas manusianya manusia Singapura. Sayangnya pertumbuhan angka kelahiran yang cepat terutama berasal dari kelompok yang miskin, yang kurang berpendidikan, dan yang tinggal di daerah pelosok. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan pertambahan penduduk sebanyak empat juta jiwa per tahun dengan kualitas SDM yang rendah," tukasnya.  
 

Editor : Wiwin Wirwidya Hendra