Kartu Identitas Diblokir, 100.000 Pakistan Kehilangan Kebangsaan

LAHORE, SATUHARAPAN.COM –  Sekitar 100.000 warga Pakistan telah kehilangan 'kebangsaan' mereka akibat diblokir oleh Otoritas Perndaftaran dan Database Nasional (Nadra) yang berwenang mengeluarkan kartu identitas nasional. Mereka ditolak untuk memperbarui kartu identitas mereka.

National Database and Registration Authority (Nadra) memblokir kartu mereka dalam sistem komputerisasi kartu identitas nasional (computerised national identity cards / CNICs) atau ditolak untuk diperbaharui karena statusnya tersangka atau tidak dikenal.

Menurut situs berita Pakistan, Dawn, Nadra telah mengintensifkan upaya untuk mengidentifikasi orang yang tidak dikenal di antara para pemegang CNIC. Sebagian besar dari mereka adalah warga di Provinsi Kyber Pakhtunwa dan Provinsi Balochistan yang berbatasan dengan Afganistan.

Pemblokiran itu terutama karena mereka dianggap bukan orang Pakistan, melainkan orang Afganistan yang bermigrasi di tengah kekacauan yang panjang di negeri itu.

"Nadra telah dengan cermat meneliti ‘tersangka CNICs' dan sejauh ini sekitar 100.000 CNICs diblokir, sebagian besar dari mereka bukan orang Pakistan, tetapi Afghanistan," kata juru bicara Nadra, Faik Ali Chachar kepada Dawn.

Chachar dan juga Ketua Nadra, Usman Mobin, menjelaskan bagaimana orang bukan Pakistan  bisa mendapatkan CNICs. Sementara sebuah sumber di otoritas mengatakan, "Nadra tidak bisa mengeluarkan atau memperbaharui CNICs bagi mereka yang tidak memiliki riwayat sebagai orang Pakistan. Tanpa catatan di Nadra (seperti daftar anggota keluarga), bagaimana mungkin Nadra mengeluarkan CNICs untuk orang tak dikenal?"

Migran Ilegal

Komite GabunganVerifikasi baru-baru ini dibentuk di setiap provinsi untuk meneliti kasus CNICs meragukan, seperti arahan Kementerian Dalam Negeri Pakistan. "Komite akan meneliti dan memverifikasi kasus CNIC meragukan, sehingga tidak ada migran asing atau ilegal bisa menikmati hak istimewa yang tidak semestinya dengan mendapatkan kartu identitas Pakistan melalui dokumentasi palsu," katanya.

Sementara itu, orang yang kehilangan 'kebangsaan Pakistan' mengatakan kepada Dawn bahwa mereka mempertanyakan bagaimana Nadra bisa memblokir CNICs mereka setelah melihat bukti bahwa mereka orang Pakistan.

"CNIC Saya (37202-4236548) akan berakhir pada 31 Mei 2017, telah diblokir. Kantor Nadra mengatakan kepada bahwa saya bukan orang Pakistan (Pakistani), sehingga memblokir kartu saya. Saya mengajukan akte kelahiran dan surat pernyataan bahwa keluarga saya telah tinggal di Punjab sejak 1718, bersama dengan salinan dari beberapa kartu kerabat saya, tapi Nadra menolak untuk menerima salah satu dari mereka," kata Din Muhammad, warga Choa Saidan Shah, Distrik Chakwal.

Din Muhammad memiliki 12 anak-anak dan mereka yang telah berusia 18 tahun juga ditolak untuk mendapatkan CNICs di negeri itu.

Korban lainnya, Muhammad Abdullah (37202-3383403-7), Taj Bibi (37202-2250924-5) dan Abdusatar (37202-2719212-3), kartu CNICs mereka dinyatakan berlaku masing-masing sampai 2017, 2015 dan 2016, tetapi telah dibatalkan. Mereka dinyatakan bukan orang Pakistan.

Pengungsi dari Afganistan

Sementara Masoom Shah dari Chakwal (37202-5042733-1) ditandai  sebagai tersangka oleh Nadra. Shah menunjukkan bukti silsilah keluarganya di distrik Jhang, Punjab ke pejabat Nadra, tetapi mereka tidak peduli. "Tak seorang pun di Nadra memberitahu mengapa mereka memblokir CNICs kami. Jika kami bukan orang Pakistan mengapa Nadra mengeluarkan NIC (National Identity Card) dan kemudian menjadi CNICs? Hal itu terjadi karena kami orang Pakistan," katanya.

Para pejabat Nadra percaya bahwa dia dan anggota keluarganya orang Afganistan (Afghan), menurut Shah.

Konsekuensi dari mereka yang diblokir adalah mereka tidak dapat menjual atau membeli properti atau melakukan bisnis tanpa CNIC yang valid. Mereka mengatakan anak-anak mereka tidak bisa mengambil matrikulasi atau ujian lain di sekolah tanpa CNICs. Kebanyakan dari mereka adalah orang Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.

Mehmood Khan Achakzai, ketua Partai Pakhtunkhwa Milli Awami, berjaning mengangkat masalah ini pada pihak berwenang. Dia mengkritisi langkah kementerian dalam negeri yang memblokir CNICs warga Pakhtun dan menyebut mereka sebagai "pengungsi dari Afghanistan".

"Di bawah kedok 'perang melawan teror' bagaimana bisa negara membenarkan penangkapan individu yang nenek moyangnya bermigrasi ke Pakistan dari Afghanistan? Polisi memaksa para Pakhtun tinggal selama puluhan tahun di daerah di mana nenek moyang mereka menetap ... dengan menolak hak mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan menghalangi CNICs mereka, kata Achakzai.

"Saya tahu ada keluarga yang telah tinggal di sini sejak 1900 dan CNICs telah diblokir oleh Nadra. Sikap partai kami tidak untuk menantang negara dalam memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi Afghanistan. Tapi kami akan berdiri untuk hak-hak Pakhtun jika mereka didiskriminasi atas dasar garis keturunan Afghanistan mereka.

"Tahukan Anda bahwa setengah dari pemuda yang lahir di Afghanistan, dibesarkan dan dididik di Pakistan?" kata dia, dan menambahkan bahwa pengungsi Afghanistan tidak tiba di Pakistan atas kehendak bebas mereka sendiri.

"Selain persyaratan umum untuk perpanjangan CNICs, orang Pakhtun yang menetap di Pakistan diminta untuk memberikan rincian tentang nenek moyang mereka, nama pernikahan dan bukti kegiatan bisnis mereka," kata Achakzai.