Niat DPR-Pemerintah Tuntaskan Kasus HAM Dipertanyakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Pemerintah dan DPR RI tidak serius dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut dia, hal itu terlihat dari banyaknya anggota dewan yang duduk di Komisi III DPR RI yang tidak hadir ketika rapat dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

“DPR dan Pemerintah tak serius menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran HAM. Terlihat, banyak anggota DPR yang tak hadir ketika rapat dengan Komnas HAM, itu pertanda banyak yang tak punya perhatian lebih pada penyelesaian kasus-kasus HAM,” ujar Nasir dalam diskusi bertema Menguji Komitmen Pemerintah Terkait Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Berkeadilan, di Ruang Wartawan DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).

Di sisi pemerintah, menurut dia, sejauh ini belum ada itikad baik untuk mewujudkan instrumen penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "Ini yang membuat sampai hari ini negara belum mampu merealisasikan harapan dari keluarga korban HAM," kata Nasir.

Legislator asal daerah pemilihan Aceh itu pun berpendapat ada harapan baru pada pemerintahan pimpinan Presiden. sebab, Presiden Jokowi memiliki visi yang disebut Nawa Cita, di mana tertuang komitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Presiden, kata dia, harus segera merealisasikan janji penuntasan kasus HAM. Presiden dianggap mampu melakukan itu karena Kepala Negara mempunyai kewenangan menggerakkan instrumen untuk menuntaskan berbagai kasus HAM.

"Memang ini ada satu kendala besar, hantu yang sangat menakutkan, sehingga upaya penyelesaian HAM masa lalu tidak bisa maksimal," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja