Kasus BG Buat Penetapan APBN-P 2015 Molor

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rapat Paripurna ke-19 DPR yang dilangsungkan guna mengesahkan RUU tentang Perbuahan atas UU No 27/2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pada Jumat (13/2), dipenuhi interupsi dan masih diskors hingga berita ini diturunkan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan bahwa lobi-lobi yang lama tersebut berhubungan dengan polemik pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Saya tidak tahu (lobi lama karena BG) tapi ada saja. Ada pandangan umum di DPR. Kita beri terlalu banyak kemudahan ke presiden. Jangan presiden bikin malu DPR. Ini pemerintah dipermudah," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

Rapat Paripurna ke-19 DPR dibuka pukul 11.00 WIB dan langsung dibanjiri interupsi dari anggota DPR. Beberapa di antaranya adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan yaitu Rieke Diah Pitaloka dan Aria Bima.

Melihat banyaknya interupsi dan sudah mendekati waktu salat Jumat, rapat diskors hingga pukul 15.00 WIB. Namun, hingga pukul 19.00 WIB, rapat tak kunjung dimulai kembali.

"Ini selesai lobi-lobi. Kita usahakan malam ini selesai," ujar Fahri.

Batas akhir 30 hari waktu pembahasan RAPBN-P jatuh pada hari ini. Fahri memastikan bahwa anggaran untuk Jokowi akan disahkan malam ini dan tidak diulur-ulur lagi.

"Mudah-mudahan tidak. Definisi 30 hari tadi diperdebatkan. Sudah disepakati, sebelum jam 12 malam hari ini," ucap politikus PKS itu.

Pada Jumat (13/2) pagi, beredar informasi yang menyebut Presiden Joko Widodo sudah menghubungi Ketua DPR Setya Novanto untuk mengabarkan pembatalan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Namun, saat ditemui awak media, sejumlah anggota Komisi III DPR tetap mendesak Jokowi untuk melantik sosok yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Keolisian (Kalemdikpol). Begitu pula dengan politisi PDI Perjuangan, mereka meminta Presiden Jokowi menaati aturan yang berlaku.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja