Kasus COVID-19 Naik, India Akan Survei Massal di New Delhi

NEW DELHI, SATUHARAPAN.COM-India meluncurkan survei virus corona besar-besaran pada 29 juta penduduk ibu kota, New Delhi, dan menguji bagi semua orang dengan gejala pada 6 Juli mendatang. Rencana itu diumumkan hari Rabu (24/6) setelah ibu kota itu menjadi kota yang paling parah dilanda pandemi di India dengan 70.390 kasus, melebihi kasus di ibu kota keuangan, Mumbai.

Dalam 24 jam terakhir, 3.788 kasus baru dikonfirmasi di Delhi, dibandingkan dengan 1.118 di Mumbai. India pada hari Kamis (25/6) mencatat rekor tertinggi dengan16.922 kasus baru, sehingga total menjadi 473.105.

Sejauh ini, strategi di Delhi, wilayah yang meliputi ibu kota, telah berputar di sekitar upaya mengidentifikasi zona penahanan, atau daerah dengan kasus kelompok besar. Tetapi para pejabat mengatakan bahwa kurang dari seperlima dari semua kasus berasal dari zona itu, dan diperlukan pengawasan yang lebih luas.

Hampir setengah dari kasus di Delhi adalah bagian dari kelompok terinfeksi, dan pencarian mereka melalui “pelacakan kontak yang kuat dari pasien positif COVID-19 akan dilakukan untuk menganalisis alasan pengelompokan,” kata pemerintah kota.

Para pejabat mengatakan tim akan pergi ke setiap rumah tangga untuk mengidentifikasi dan menguji siapa saja yang memiliki gejala menggunakan tes antigen. Ini adalah tes darah yang lebih murah dan lebih efisien meskipun kurang akurat untuk menemukan antibodi, protein yang dibuat oleh tubuh beberapa hari atau setelah setelah melawan infeksi.

Rencana baru lainnya adalah pengujian di 266 zona pembatasan. Pada 18 Juni, pemerintah Delhi mulai melakukan tes antigen di zona pembatasan, tetapi hanya untuk orang sakit. Sekarang semua orang di daerah ini akan diuji, kata para pejabat, menambahkan bahwa mereka belum tahu berapa banyak tes yang diperlukan.

Polisi juga akan dikerahkan untuk menegakkan aturan jarak fisik dan mencegah kerumunan di zona pembatasan. Drone akan digunakan untuk memastikan kontrol perimeter yang ketat dan "pembatasan mutlak pergerakan keluar dan masuk ke dalam populasi," kata pemerintah kota. Mereka yang melanggar norma jarak fisik akan didenda. (AP)

Editor : Sabar Subekti