Kata Presiden, Tak Ada Alasan Penyerapan APBN 2016 Terlambat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mengalami keterlembatan dengan berbagai alasan. Antara lain, karena APBN Perubahan 2015 baru disahkan pada bulan Februari 2015 dan Pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) serta adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga sehingga belum terakomodasi dalam APBN.

Namun, untuk APBN 2016 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada bulan Oktober 2015 lalu, Presiden Joko Widodo meminta realisasi dan penyerapan anggaran dipercepat pada awal tahun 2016, sebagai upaya untuk menjaga momentum yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi pada awal tahun mendatang.

Presiden Jokowi mengatakan kondisi saat ini adalah yang sangat baik, di mana kepercayaan terhadap Indonesia semakin tinggi, investor yang akan masuk antre, dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin stabil.

"Kesempatan ini hanya tinggal kita menyelesaikan menjadi sebuah goal atau tidak," kata Presiden Jokowi seperti dikutip Antara, hari Sabtu (26/12).

Menurut dia, APBN 2016 harus dijaga agar berjalan secara efektif dan dimulai pada 2016, terutama untuk keperluan belanja-belanja modal. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan sampai 25,5 persen, anggaran infrastruktur meningkat 76,2 persen dan anggaran kesehatan meningkat 75,4 persen.

"Semua itu harus segera direalisasikan pada awal tahun," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyambut baik sejumlah kementerian yang telah melakukan lelang Pra-DIPA, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 42 persen, Kementerian ESDM 34 persen dan Kementerian Perhubungan 31 persen.

"Sekali lagi saya minta para menteri, terutama yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tinggi," ujarnya.

Pemerintah menargetkan 2016 pertumbuhan ekonomi bisa berkisar 5,3 persen. "Ekonomi yang baik di awal 2016 akan menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan kita harapkan bisa memacu pertumbuhan sektor swasta kita," katanya.

Cegah Kontaksi Ekonomi

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan akan terjadinya kontraksi ekonomi jika penyerapan APBN 2016 terlambat sehingga kementerian/lembaga (K/L) dan daerah harus segera merealisasikan berbagai program tahun 2016.

"Saya minta agar kegiatan segera dimulai pada Januari, jangan sampai terlambat karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi," kata Presiden ketika menyerahkan DIPA dan Penghargaan Daerah Berprestasi Penerima Insentif Daerah 2016 di Istana Negara Jakarta, hari Senin (14/12).

Presiden meminta agar kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun segera diakhiri. "Januari harus mulai. Ini akan saya pantau terus, daerah mana yang menumpuk dananya di bank," kata Presiden.

Ia menyebutkan penyerahan DIPA 2016 merupakan awal dari keinginan semua pihak untuk memperkuat agar proses pencairan anggaran lebih cepat dan merata dan memberikan efek ganda.

Volume APBN 2016 mencapai 2.095,7 triliun rupiah di mana sebesar 37,4 persen dialokasikan melalui belanja K/L dan 36,7 persen ditransfer ke daerah dan alokasi Dana Desa, sisanya 25,8 persen melalui Bendahara Umum Negara.

"Kegiatan agar segera dimulai, segera lakukan lelang proyek dan kegiatan di 2016 agar efektif berjalan. Saya minta kepada para menteri dan kepala daerah meninggalkan pola yang rutin, cari terobosan, pangkas kendala administrasi," katanya.

Ia memerintahkan agar 42.000 peraturan yang menyebabkan keruwetan dipotong atau direvisi menjadi tinggal setengahnya saja.

"Saya juga minta menteri mengecek satu per satu anggaran, pastikan anggaran bermanfaat," katanya.

Menteri dan kepala daerah juga harus tahu ke mana alokasi anggaran itu. Presiden meminta mereka mengecek detil anggaran. "Jangan muncul jenis program yang tidak jelas, tidak konkret, jangan ada kalimat dan kata-kata bersayap," katanya.

Presiden juga mengingatkan agar daerah mengesahkan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 tepat waktu. "Arahkan anggaran untuk kegiatan yang produktif," katanya.

Editor : Eben E. Siadari