Kaukus Pancasila Sesalkan Diskriminasi Terhadap Zulfa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Salah satu Siswa SMK 07 Semarang, Zulfa Nur Rahman, terpaksa tak bisa naik kelas karena menganut aliran penghayat kepercayaan. Dia juga menolak untuk mengikuti ajaran salah satu agama yang diakui negara.

Koordinator Kaukus Pancasila DPR ,Eva Kusuma Sundari, menilai kejadian tersebut sangat menyedihkan dan negara tidak memberi hak sebagai warga negara dan hak anak untuk perlindungan bagi kesejahteraan jiwanya.

“Saya menyedihkan negara tidak memberikan hak sebagai warga negara dan hak anak untuk perlindungan bagi kesejahteraan jiwanya. Demikian juga sekolah yang seharusnya menjadi media mengajarkan budi pekerti dan kewarganegaraan justru jadi pelaku kekerasan,” kata Eva saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Jumat (19/8).

Menurut Politisi PDIP ini, negara harus stop memberlakukan pengakuan hanya pada 7 agama resmi karena itu kebijakan diskriminatif yang memicu tindakan-tindakan diskriminatif juga.

“Sepatutnya ada budaya hukum yang berorientasi pada keadilan  menunjukkan kepatuhan hukum atas putusan MK terhadap Undang-Undang PNPS. Aneh jika kemudian ditelikung di revisi UU Adminduk, yang kemudian  jadi policy di sektor pendidikan,” kata dia.

Karena  ini soal interpretasi, kata Eva,  maka pejabat daerah yaitu wali kota atau gubernur, harus memberi penguatan dan pemahaman kepada dinas pendidikan dan kepsek setempat.

“Karena di daerah lain Jawa Tengah hal itu tidak menimbulkan tragedi sejenis,” kata dia.

Zulfa Nur Rahman, 17 tahun, penghayat Kepercayaan yang bersekolah di SMK Negeri 7 Semarang memilih dirinya tidak naik kelas ketimbang terpaksa praktik salat dalam mata pelajaran Agama Islam.

Zulfa adalah seorang anak pengikut penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Status Zulfa pada kolom agama dalam Kartu Keluarga diisi kosong (-). Ayahnya bernama Taswidi dan ibunya Susilowati.

Pada Juli 2016 lalu Zulfa tidak naik kelas karena nilai pendidikan agama mendapat D (kurang). Kurikulum di sekolah negeri itu hanya memfasilitasi enam agama, tanpa mengakomodasi aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Editor : Eben E. Siadari