Keadaan Darurat Turki Mungkin Diperpanjang Setahun

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengisyaratkan keadaan darurat selama tiga bulan di negara itu akan diperpanjang, sepertui dilaporkan media Turki, Hurriyet, hari Kamis (29/9).

 Sementara itu kantor berita AP menyeburkan bahwa keadaan darurat selama tiga bulan yang dimulai 15 Juli dapat diperpanjang hingga satu tahun.

Erdogan mengumumkan keadaan darurat di negara itu, setelah upaya perebutan kekuasaan melalui kudeta yang gagal pada 15 Juli.

Berbicara pada sekelompok administrator lokal di Ankara, Presiden Recep Tayyip Erdogan menepis kritik atas rencana Turki untuk memperpanjang keadaan darurat. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang menentukan "kalender atau peta jalan" bagi Turki.

"Tunggu, bersabarlah. Bahkan 12 bulan mungkin tidak cukup," kata Erdogan seperti dikutip AP.

Sehari sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional Turki  merekomendasikan bahwa keadaan darurat  yang ditetapkan pada 20 Juli seharusnya diperpanjang selama tiga bulan.

Dewan Keamanan, yang dibentuk oleh para pemimpin politik dan militer dan dipimpin oleh Erdogan, mengatakan pada hari Rabu bahwa perpanjangan (keadaan darurat) diperlukan untuk "mengambil langkah-langkah melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara."

Erdogan mendukung langkah tersebut dalam pidato hari Kamis. "Negara ini butuh waktu untuk dibersihkan dari peningkatan  organisasi teroris. Saat ini kami sedang berpacu dengan waktu. Hal ini begitu dalam dan rumit, dan sepertinya tiga bulan tidak akan cukup," katanya.

Pemerintah menuduh ulama Turki yang tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, mendalangi kudeta. Keadaan darurat telah memungkinkan pemerintah meloloskan undang-undang melalui dekrit, memfasilitasi tindakan keras terhadap gerakan mereka.

Turki telah menangkap beberapa 32.000 orang terkait tuduhan kudeta. Puluhan ribu orang telah diberhentikan atau ditangguhkan dari pekerjaan di pemerintah termasuk polisi, militer dan peradilan.

Erdogan mengungkapkan dalam sambutannya pada hari Kamis bahwa dewan militer juga telah merekomendasikan 15 Juli dinyatakan sebagai hari libur nasional untuk menghormati orang-orang yang tewas karena menolak upaya kudeta.

Editor : Sabar Subekti