Kebijakan dan Pengembangan Produk Kopi dan Mete pada Kehutanan Masyarakat

BOGOR, SATUHARAPAN.COM – Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah tidak lagi asing. Beragam nama dikenal. Di antaranya perhutanan sosial, kehutanan masyarakat (KM), serta community forestry. Skema pengelolaannya tak kalah beragam. Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Desa, Kemitraan, Desa Konservasi, dan Hutan Adat telah diakui dalam produk kebijakan di Indonesia.

Meski peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sudah diakui dan beragam hasilnya menjadi sumber pendapatan tetapi kekayaan alam tersebut tidak membuat masyarakat menjadi kaya menurut Sekretaris Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Santosa. Persoalan itu mendorong FKKM bersama Right Resources Initiative (RRI) mengadakan Lokakarya Nasional “Kebijakan dan Pengembangan Produk Kopi dan Mete pada Kehutanan Masyarakat” di Bogor pada hari Kamis (17/10).

FKKM bareng RRI juga melakukan kajian terhadap produk unggul kehutanan masyarakat di region Sulawesi, Jawa, serta Nusa Tenggara. Produk tersebut dinilai dari sisi ketersedian bahan baku, kebijakan, dan potensi pasar. Direktur Yayasan Setara yang juga aktif di FKKM, Wisnu Caroko, mengatakan bahwa kopi dan mete menjadi pilihan produk yang direkomendasikan untuk didorong menjadi unggulan KM.

FKKM kemudian melakukan VCA atau Value Chain Analysis terhadap kedua produk tersebut.  VCA Kopi dilakukan dari Hutan Desa Bantaeng – Sulawesi Selatan, HKm Lombok Utara - Nusa Tenggara Barat (NTB), dan PHBM Bandung – Jawa Barat.  VCA Mete dilakukan dari HKm Jeneponto – Sulawesi  Selatan, HKm Lombok Tengah – NTB, dan Gunung Kidul – Yogyakarta.

Community Forestry Enterprise (CFE), atau wirausaha kehutanan masyarakat juga mulai mengemuka. Namun, berwirausaha tidaklah sederhana bagi masyarakat. Setidaknya diperlukan kepastian kelembagaan, produk yang berdaya saing, kebijakan yang mendukung, serta pasar yang potensial.

FKKM adalah lembaga yang berperan sebagai pendorong gerakan masyarakat dalam pengelolaan kehutanan dan perbaikan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

Editor : Bayu Probo