Obama Tandatangani RUU Akhiri Penutupan Pemerintah AS

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM – Presiden Barack Obama pada Kamis pagi (17/10) menandatangani rancangan undang-undang yang mengakhiri penutupan pemerintah AS dan memperpanjang kewenangan Departemen Keuangan AS untuk meminjam.

 Pengumuman Gedung Putih mengakhiri drama politik yang meningkatkan prospek gagal bayar AS yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membingungkan pasar di seluruh dunia.

 Direktur Office of Management and Budget, Sylvia Mathews Burwell, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pemerintah akan berusaha untuk mendapatkan kembali status operasi penuh semulus mungkin.

“Ini menjadi waktu menantang bagi pegawai Federal dan saya ingin berterima kasih kepada pegawai sipil yang berdedikasi terhadap negara untuk komitmen mereka melayani warga Amerika,” tulisnya.

 Sebagian besar pegawai yang dikenakan cuti tanpa dibayar selama dua pekan terakhir diperkirakan akan kembali bekerja pada Kamis, kata Burwell dalam instruksi kepada badan-badan federal.

Direktur IMF Sambut Baik Keputusan AS Akhiri Shutdown

Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) menyambut baik hasil voting Kongres Amerika Serikat pada Rabu untuk mengakhiri penutupan pemerintah dan menaikkan batas plafon utang.

 Direktur IMF Christine Lagarde menggambarkan keputusan tersebut sebagai hal yang sangat “penting dan dibutuhkan” namun tidak secara langsung menyinggung kekhawatiran kegagalan meloloskan langkah tersebut akan menyebabkan negara Paman Sam mengalami default (gagal bayar).

“Ke depannya, akan penting untuk meredakan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan fiskal dengan menaikkan batas utang dalam cara yang lebih tahan lama,” ujarnya.

“Kami juga terus mendorong AS untuk menyetujui anggaran 2014 dan mengganti pemangkasan dengan langkah yang dilakukan secara bertahap sehingga tidak merusak pemulihan, dan mengadopsi rencana fiskal jangka menengah yang seimbang dan komprehensif.”

Langkah yang diadopsi oleh Kongres hanya mendanai pemerintah AS hingga 15 Januari dan memungkinkan untuk meminjam secara bebas hingga 7 Februari, membuka kesempatan krisis politik lainnya dalam beberapa bulan. (AFP/Antara)