Kebutuhan PLTN di Indonesia Belum Mendesak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan kebutuhan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) belum mendesak karena Indonesia masih memiliki potensi energi terbarukan yang besar belum dieksplorasi.

"Hitungan kami masih punya 300 megawatt potensi yang terdiri dari hidro, angin, arus laut, matahari dan geothermal. Itu yang akan diprioritaskan lima tahun ke depan," kata Sudirman Said usai menghadap Presiden Joko Widodo bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Istana Merdeka Jakarta, hari Selasa (12/1).

Jadi menurut dia pemerintah belum punya `timeline` kapan sebaiknya membangun itu (PLTN).

Namun, lanjut Sudirman, secara teknologi dan pengetahuan mesti dijaga karena Indonesia harus ada usaha meningkatkan dan mengembangkan nuklir.

"Tapi sebagai proyek komersial BATAN ini belum cukup mendesak," kata Sudirman Said didampingi Kepala BATAN Prof Dr Djarot S Wisnubroto.

Sudirman juga mengungkapkan BATAN sudah cukup cukup lama mengembangkan berbagai aplikasi teknologi, termasuk tenaga nuklir. 

"Range-nya itu ternyata sangat luas, mulai dari urusan pangan, kesehatan, industri, dan juga energi," katanya.

Dia mengatakan pihaknya dan Dewan Energi Nasional saat ini sedang menyelesaikan Rencana Umum Energi Nasional, yakni menterjemahkan definisi dari nuklir sebagai last resouce dengan cara empat hal.

Pertama, perlu roadmap, kapan sebaiknya punya PLTN dan roadmap ini mesti kerja sama dengan ahlinya dan BATAN memposisikan diri sebagai technical support apapun kebijakan pemerintah akan disupport. 

Kedua, para ahli nuklir harus tetap update dengan pengetahuan dan teknologi bidang nuklir. karena itu harus ada program yang bisa menjaga pengetahuan dan keahlian mereka.

Ketiga, menjalin kerja sama internasional, baik dengan lembaga riset maupun negara-negara yang telah mengimplementasikan maupun yang sedang membangun PLTN.

Keempat, menyebarluaskan, sosialisasi, feasibility study, dan sebagainya terkait energi nuklir. 

"Jadi kita nanti coba sinergikan dari kemampuan di BATAN, kemudian planning di Bappenas dan juga dengan Dikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) dan pembangunan energi. Itu satu aspek," kata Sudirman.

Djarot S Wisnubroto mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah dan BATAN sudah 40 tahun mempersiapkan diri jika Indonesia memutuskan membangun PLTN.

"BATAN siap kalau `Go Nuklir`," kata Djarot.

Djarot mengatakan BATAN dalam posisi organisasi teknikal supporting (pendukung teknik), jika Presiden Joko Widodo menyatakan ya atau tidak penggunaan tenaga nuklir, pihaknya akan mengikutinya.

Kepala BATAN ini mengungkapkan Indonesia memiliki potensi sumber daya uranium (bahan baku nuklir) di Bangka belitung, Mamuju Sulawesi Barat dan Papua.

"Ini belum kita manfaatkan karena kita belum memiliki PLTN. Kami punya reaktor riset di Bandung, Jogja dan Serpong menggunakan uranium yang berasal dari luar negeri," kata Djarot.

Djarot berharap pada 2025-2030 Indonesia bisa mewujudkan membangun PLTN dan pihaknya sudah melakukan "Feasibility study" bahwa wilayah Bangka Belitung layak dibangun PLTN.

"Tapi bagaimanapun pun juga itu menjadi keputusan pemerintah," kata Djarot. (Ant)