Kegiatan Infrastruktur Bekasi Andalkan Hibah DKI

BEKASI, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat ada sedikitnya 12 kegiatan infrastruktur yang akan mengandalkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2015.

"Total kebutuhan anggaran yang kita butuhkan dari hibah DKI mencapai Rp 412 miliar," kata Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Binamarga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi Nesan Sujana di Bekasi, Senin (30/3).

Dia mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi telah mengajukan Detail Engineering Design (DED) 2015 ke Pemprov DKI Jakarta pada 2014, berupa pengerjaan 12 proyek infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan kedua wilayah.

Namun dari dana yang diajukan, kata dia, Pemprov DKI Jakarta hanya menyanggupi pemberian dana hibah sebesar Rp 300 miliar.

"Kami sudah menyiapkan DED pemakaian dana hibah jauh sebelum DKI Jakarta, menyetujui pemberian dana hibah sebesar Rp 300 miliar pada Kota Bekasi," katanya.

Rahmat juga mengaku, belum mengetahui kegiatan apa saja yang kemudian dicoret oleh Pemprov DKI dengan pengurangan anggaran tersebut.

"Kita juga belum tahu program apa saja yang telah disetujui dan yang mereka coret," katanya.

Adapun ke-12 kegiatan itu di antaranya lanjutan pembangunan jalan di sisi selatan kalimalang dengan anggaran Rp 60 miliar, pembangunan jembatan dekat Tol Timur dengan anggaran Rp 30 miliar, pelebaran jembatan dan jalan Bojong Menteng, Jatiasih sebesar Rp 8 miliar.

pembangunan jalan lingkar utara sebesar Rp 25 miliar, pembangunan tandon Rawa Bogo sebesar Rp 3, 2 miliar, pembangunan sodetan komplek bulog sebesar Rp 3,7 miliar, pembebasan dan penataan simpang sumir sebesar Rp 2, 6 miliar.

Pembebasan lahan dan penataan simpang empat Bintara sebesar Rp3,4 miliar, penataan pertigaan dan pelebaran dari pasar Rebo-Komsen, Jatiasih sebesar Rp 11,5 miliar, penyelesaian tandon Rawalumbu sebesar Rp 6,25 miliar, rehabilitasi tandon Bojong Menteng sebesar Rp 9,9 miliar, serta pembangunan lanjutan polder perumahan komplek dosen IKIP sebesar Rp 17,5 miliar.

"Pembangunannya pasti tidak akan semua, hanya akan dilaksanakan yang sudah disetujui oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta," katanya.

Menurut dia, seluruh kegiatan itu berkorelasi pada penguraian titik macet dan juga pengentasan titik banjir. (Ant)

Editor : Bayu Probo