Kekuasaan Kartel Politik Mengancam Demokrasi Jawa Timur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur Propinsi Jawa Timur yang demokratis terganjal karena keberpihakan terhadap salah satu peserta calon gubernur. Dalam mencermati kasus itu, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menyebutkan kartel politik telah bermain di Jawa Timur dan sedang mengancam demokrasi. Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik “Kriminalisasi Demokrasi pada Pemilukada Jawa Timur: Ancaman Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan The Jakarta Intistute di Jakarta pada hari Jum’at (16/8).

Pasangan Khofifah Indar Parawansa – Herman S. Sumawiredja sebelumnya telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur tidak dapat mengikuti pemilihan gubernur (pilgub). Boni Hargens ketika  mencermati sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memperoleh beberapa keterangan paradoks disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur mengenai dukungan ganda.  

KPU Propinsi Jawa Timur membuat keputusan pasangan Khofifah – Herman tidak sah mengikuti pilgub karena tidak memenuhi syarat kuota 15 persen padahal memperoleh dukungan Partai Kedaulatan dengan tanda tangan Ketua Umum yang sah. Sementara dukungan Partai Kedaulatan kepada Soekarwo itu tidak sah karena ditandatangani Sekjen yang sudah tidak sah sebagai Sekjen. Tetapi KPU Propinsi Jawa Timur meloloskan Soekarwo dan menyatakan dukungan Partai Kedaulatan ke Soekarwo.

“Ini contoh di mana KPU ambigu sehingga tidak dapat mengambil sikap. Karena ada partai yang merangkap dukungannya mestinya KPU tidak bersikap dan menyatakan partai ini tidak sah mendukung siapa pun. Tetapi KPU malah mengambil sikap. Ini adalah inidikasi serius keterlibatan penyelenggara Pemilu yang namanya electoral crime, kejahatan Pemilu. Saya pikir Jawa Timur sangat serius dengan persoalan kejahatan Pemilu.” Kata Boni Hargens.

Dengan adanya produksi, format, dan modus operandi kejahatan Pemilu, Jawa Timur menjadi laboratorium politik penting untuk memahami gerak politik Indonesia.

“Apa yang dilakukan kelompok incumbent? Mereka menelpon pimpinan semua partai kecil itu dan deal siap membayar asal tidak mendukung Khofifah. Ini contoh penguasaan partai politik, perampasan partai-partai supaya ruang kompetisi itu dibatasi sehingga kemenangan itu bisa diukur dengan pasti. Kalau Khofifah tidak maju dan mayoritas partai dukungan ke incumbent pasti dia menang. Ga usah pakai teori apa aja. Polling ga penting. Ini persoalan yang serius bagi saya sebagai akademisi politik.

Kartel politik sudah bermain di Jawa Timur. Ini bukan kartel yang biasa. Ini adalah kartel yang pondasinya adalah oligarch. Mereka adalah sekelompok orang  yang punya uang, menguasai bisnis, ekonomi, tetapi juga mempengaruhi politik. Dia bisa mengatur proses legislasi, siapa menjadi apa.”

Lanjut Boni Hargens, ”Yang terjadi dalam kasus Jawa Timur bukan sekedar orang kaya menjadi politisi, tetapi orang kaya yang menjalankan peran sebagai kartel. Mereka merampas pasar politik, membuat aturan main sendiri, dan melakukan proses kooptasi terhadap proses kompetisi politik.”

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja