Kelompok Tamarod Menolak Bertemu Wakil Menlu AS

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Wakil Menlu AS bertemu pemerintah sementara Mesir, Senin (16/7). Sementara itu, pasukan keamanan menembakkan gas air mata di pusat Kairo setelah terjadi bentrokan antara pendukung presiden terguling, Mohamed Morsi, dan penduduk setempat di Ramses Street.

Namun demikian, kelompok Tamarod yang melawan Morsi menolak bertemu pejabat AS tersebut, karena sikap AS yang tidak mendukung Rakyat Mesir.

Aksi kelompok pendukung Morsi telah berlangsung sepekan lebih. Senin lalu, 53 demonstran pro-Morsi tewas di luar kompleks Garda Republik di Kairo. Sementara dilaporkan empat tentara juga tewas dalam bentrokan itu.

Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, William Burns, bertemu dengan Jenderal Abdel Fattah al-Sisi. Ini merupakan kunjungan pertama pejabat senior AS ke Mesir sejak Mohammed Morsi digulingkan pada 3 Juli setelah protes besar-besaran oleh rakyat.

Burns bertemu pada hari Senin dengan pemimpin pemerintah sementara dan dan kepala militer. Amerika sendiri dikritik secara tajam oleh para pendukung Morsi maupun lawan Morsi, karena sikapnya yang tidak memberiakn dukungan untuk posisi mereka masing-masing.

"Hanya Mesir yang dapat menentukan masa depan mereka. Saya tidak datang dengan solusi Amerika, dan saya tidak datang untuk memberi kuliah kepada siapapun. Kita tahu bahwa Mesir harus menempuh jalan mereka sendiri menuju demokrasi. Kami tidak akan mencoba untuk memaksakan model kami di Mesir," kata Burns.

Namun denikian, Burns menegaskan bahwa AS akan "berdiri di belakang prinsip-prinsip dasar tertentu, tidak pada personal tertentu atau partai tertentu."

Burns mengatakan bahwa meskipun ada kekhawatiran tentang perkembangan dua minggu terakhir, AS percaya bahwa transisi sedang berlangsung. Hal ini adalah kesempatan setelah revolusi 2011 untuk menciptakan sebuah negara demokratis yang "melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum, dan yang memungkinkan kemakmuran ekonomi warga negaranya.

"Kami mendukung penerapan reformasi yang dapat mendukung pelaksanaan kesepakatan awal dengan IMF (Dana Moneter Internasional) untuk  program jaring pengaman sosial," katanya.

Wakil Menlu AS  itu juga  menyatakan mengutuk kekerasan demonstrasi di Sinai dan kekerasan sektarian di sana. Burns berbicara setelah pembicaraan dengan kepala militer, Abdel Fattah al-Sisi, dan Presiden Adly Mansour, serta Perdana Menteri sementara, Hazem al-Beblawi.

Kelompok Tamarod, sebuah gerakan yang mempelopori kampanye akar rumput untuk melawan Morsi, mengatakan menolak undangan bertemu utusan AS itu.

Mereka menyebutkan pihak Washington sebagai "gangguan" di Mesir dan gagal mendukung perjuangan mereka dari awal. "Kami menolak undangan, karena Amerika Serikat tidak berdiri dengan rakyat Mesir dari awal," kata Hammam Islam, salah satu kelompok Tamarod.

Rakyat Mesir terluka ketika  AS mengeluarkan pernyataan  bahwa Morsi adalah korban kudeta. Jika istilah AS untuk penggulingan Morsi adalah kudeta militer, ha itu secara hukum akan menjadi alasan membekukan sekitar US$ 1,5 miliar bantuan militer dan ekonomi AS ke Kairo.

Seementara diberitakan pada Minggu (14/7), dua senator AS berpengaruh dari Partai Republik, Lindsey Graham dan John McCain, mendesak pemerintah untuk memotong bantuan AS untuk Mesir.

Demonstrasi terus berlangsung di Mesir, khususnya di Kairo. Aksi dilakukan setelah buka puasa. Kelompok penentang Morsi juga akan menggelaraksi dengan menduduki lapangan Tahrir.  Selama satu tahun pemerintahan Morsi, Mesir terus bergolak. Morsi dituduh mengkonsentrasikan kekuasaannya di tangan kelompok  Ikhwanul Muslimin. Hal itu menyebabkan ekonomi  Mesir merosot tajam, dan dia dinilai gagal dalam menjaga pluralitas Mesir, serta perlindungan kelompok minoritas.

Pendukung Morsi menilai penggulingannya sebagai penghinaan terhadap demokrasi. Sedangkan  para penentanghnya menilai Morsi menjadi presiden dengan jalan demokrasi, tetapi memerintah dengan menghina demokrasi. (aljazeera.com)

Editor : Sabar Subekti