Kemana Gubernur Papua Saat Jaksa Agung Australia Berkunjung?

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, tidak berada di tempat tatkala Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Polhukam, Wiranto, datang ke Papua bersama Jaksa Agung Australia, George Brandis. 'Mangkir'nya kedua pejabat itu tak ayal menjadi sorotan Luhut Pajaitan.

“Kalau boleh kritik. Saya sampaikan  ke Pak Sekda, tidak elok sekali sebenarnya masa dua-dua pimpinan  tak ada di tempat. Bagaimana  kita memanage   pemimpin kita tak ada di tempat,” kata  Luhut Binsar Panjaitan, sebagaimana dilansir oleh bintangpapua.com. Luhut menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan FORKOMPINDA, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan akademisi Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (11/8) petang.

Dilaporkan, ketika tiba di Jayapura, Luhut dan Wiranto hanya disambut Ketua DPRP Yunus  Wonda dan  Sekda Papua TEA Hery Dosinaen. Sementara bersama Luhut dan Wiranto, ada juga  Dubes  Australia untuk Indonesia, Paul Grigson selain  Jaksa Agung  Australia, George Brandis, serta para profesor sejumlah universitas di Australia dan Amerika Serikat, yang sengaja dibawa oleh Luhut ke Papua.

“Kami minta  pemerintah  Australia terlibat membantu  pendidikan  dan kesehatan di Papua. Kita punya  uang  mencukupi,   tapi  kita butuh teknologi supaya memberantas pelbagai macam penyakit yang ada di Papua,” kata Luhut.

Lebih jauh, Luhut meminta agar masyarakat Papua  berhenti  bertengkar  menyangkut  hal-hal yang tak perlu, seperti  masalah HAM  di Papua yang telah ditangani  pemerintah pusat.

Tidak Mau Hadir

Pernyataan Luhut tentang ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur mendapat tanggapan dari Socratez Sofyan Yoman,salah seorang tokoh gereja di Papua, yang kritis terhadap Jakarta. Menurut dia, ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur, tidak perlu dipersoalkan karena kehadiran Luhut dan Wiranto juga tiba-tiba.

"Pemerintah Indonesia tidak sadar bahwa datang ke Papua juga tiba-tiba dan tidak mempunyai jadwal yang jelas. Kalau datang dengan tiba-tiba  tidak perlu  pemerintah pusat persoalkan gubernur dan wagub yang tidak hadir," kata Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua itu, lewat pesan singkat kepada satuharapan.com.

Menurut dia, gubernur dan wakil gubernur mempunyai jadwal lain yang bertepatan dengan kunjungan mendadak dari Jakarta.

"Saya  juga diminta hadir tapi saya bilang, lebih baik pemerintah Indonesia berdialog atau berunding dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Saya tidak punya kapasitas untuk bicara dengan pemerintah Indonesia. ULMWP-lah  wadah politik resmi yang tepat dan dibentuk dan didukung oleh rakyat Papua dan komunitas internasional," kata Socratez.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah bertanya siapa yang akan diajak berdialog di Papua karena di Papua banyak kelompok.

"Ya, sekarang rakyat dan bangsa Papua dengan cerdas dan bermartabat sudah bersatu dalam satu payung perjuangan politik yang resmu, yaitu: ULMWP," kata dia.

Sayangnya, ia mengatakan, pemerintah justru melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi, beberapa pemimpin agama, gereja dan akademisi, yang dalam hemat dia tidak lebih dari silaturahmi biasa dan bukan dialog.

"Dialog yang benar untuk penyelesaian masalah kejahatan negara selama 50 tahun lebih adalah Indonesia dan ULMWP duduk dalam satu meja perundingan yg dimediasi pihak ketiga yang lebih netral," kata Socratez.

Editor : Eben E. Siadari