Kemendag Dorong Kemitraan Perusahaan Besar-Warung Lokal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong terciptanya kemitraan perusahaan besar dan warung lokal, di mana perusahaan besar membantu branding warung lokal tradisional yang didukung pemerintah daerah dalam memastikan pasokan barang.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan Kemendag juga akan berdialog dengan pelaku usaha dan otoritas perbankan untuk mendorong ekspansi perbankan yang pro-UKM.

“Program yang dihasilkan dari raker ini juga memberi ruang partisipasi bagi usaha kecil menengah (UKM). Program ini penting untuk menjaga harmonisasi perdagangan antara pelaku bisnis besar dan pelaku ekonomi rakyat,” kata Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers penutupan rapat kerja Kemendag di Jakarta, hari Rabu (22/2).  

Kemendag memantapkan langkah ke depan untuk menjaga stabilitas harga domestik dan mendorong kinerja perdagangan internasional dengan sejumlah terobosan.

Enggar mengatakan, stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting tetap menjadi agenda utama perdagangan dalam negeri.

“Pengendalian harga yang akan tercermin pada tingkat inflasi, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli rumah tangga, dan daya saing usaha,” katanya.

Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan membuat struktur biaya yang tidak kompetitif, menaikkan suku bunga perbankan, dan mengurangi kepercayaan investor.

Memperkuat Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah

Untuk itu, Kemendag telah menyusun rencana aksi untuk memperkuat sinergi kebijakan perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan langkah-langkah konkret.

“Kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga bahan pokok juga harus didukung oleh pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat,” katanya.

Enggar mengatakan, pada 2017, akan direvitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.003 pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Perbantuan.

Ia menambahkan, inovasi dalam pembangunan pasar rakyat dengan desain standar yang sudah disiapkan, lengkap dengan Detail Engineering Design (DED) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengelola pasar.

Menurut Mendag, yang paling penting dalam pengendalian harga adalah membangun Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIPD) yang terhubung dari pusat ke daerah.

Sistem informasi tersebut akan menyediakan data mengenai pasokan dan permintaan dan harga 29 komoditas pangan secara real time dari pusat pengendali di Kemendag hingga sentra-sentra produksi dan konsumsi di tingkat desa.

“Sistem informasi ini harus bisa memberikan kondisi stok dan harga barang secara riil dan proyeksi ke depan sehingga dapat menjadi alat akurat untuk menentukan kebijakan harga, termasuk penetapan harga patokan, serta waktu dan jadwal untuk impor,” katanya. (PR)

Editor : Sotyati