Kemendagri Pastikan Tak Ada Sandera Anggaran di DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Selasa (14/4) pagi mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta untuk membuka Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyusunanan rencana kerja 2016. 

Dalam arahannya, Tjahjo menjelaskan Kemendagri tak melibatkan diri pada proses politik dan pengambilan keputusan politik pemerintah daerah. Kemendagri juga tidak ikut campur gubernur menggunakan hak-hak politik dan hukumnya untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip dan keyakinannya. 

"Tugas kami hanya mengawasi dan memastikan anggaran daerah tidak tersandera sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan target dan alokasi pembiayaan tepat sasaran," ujar Tjahjo di Balai Agung, Balai Kota Jakarta Pusat. 

Kendati demikian, Mendagri menyadari ada dinamika politik yang tengah terjadi di DKI. Dinamika terjadi karena pemahaman perangkat pemerintahan dan pengambilan keputusan dalam proses politik kurang bersinergi antara eksekutif dan legislatif.

Namun, Mendagri mengimbau adanya gejolak politik ini tak lantas membuat pemerintah daerah kurang fokus merencanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. 

"Konteks sinergi ini yang harus dibangun di DKI. Bagi kami tak masalah membangun opini, namun masing-masing pihak harus menghargai hak politik. Apalagi DKI punya kewenangan dan pembiayaan anggaran yang lebih besar dan kebijakan yg menasional. Ini evaluasi kami tidak hanya jakarta tapi untuk semua daerah. Jangan sampai anggaran tersandera karena dinamika politik," ujar politikus PDIP itu. 

Menurut Tjahjo, dinamika politik terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara bersamaan juga dialami oleh Provinsi Aceh. 

Namun, kompromi eksekutif dan legislatif Provinsi Aceh dilakukan lebih cepat sehingga masalah tersebut dapat tertangani dengan cepat. 

Turut hadir dalam Musrenbang tersebut, Wakil Menteri Keuangan Margiasmo, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzak Moenek, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah DKI Saefullah, seluruh SKPD/UKPD, dan perwakilan kelompok masyarakat. 

Dilakukan pula teleconference Mendagri dan Gubernur DKI dengan masyarakat Paseban, Jakarta Pusat dan masyarakat Mampang, Jakarta Selatan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja