Mendagri: DKI Harus Tahu Peta Area Korupsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta dalam rangka penyusunan rencana kerja 2016 telah mencapai pembahasan tingkat provinsi.

Dalam Musrenbang yang dilaksanakan hari ini, Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, perencanaan program yang diprioritaskan pemerintah daerah DKI ialah program pembangunan.  

Musrenbang yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 12.00 WIB. Dalam arahannya, Mendagri menyatakan arti penting forum Musrenbang yang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, semua elemen masyarakat harus turut serta dalam upaya penajaman dan penyelarasan pembangunan daerah.

"Tujuan Musrenbang adalah pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga keputusan pemerintah daerah bisa dinikmati oleh masyarakat," ujar Tjahjo dalam sambutannya.

Pembangunan yang belum merata dapat dilihat dari kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat Jakarta. Adanya kesejangan juga dimungkinkan terjadi karena adanya korupsi pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan program pembangunan.

Dalam hal pembangunan, kata Tjahjo, pemerintah yang bersih dan berkarisma harus paham peta area rawan korupsi. Dijelaskan Tjahjo, area rawan korupsi ini setidaknya terdapat dalam penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos, serta belanja perjalanan dinas.

Menanggapi imbauan dari Mendagri, Wakil Gubernur DKI jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan Misrenbang 2016 DKI akan membawa misi dan semangat transparansi untuk membangun Jakarta Baru.

"Kami juga ingin mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur untuk mempertahankan proses pendanaan yg transparan, akuntabel, dan aspiratif," ujar Djarot.

Untuk itulah, musyawarah perencanaan pembangunan DKI kali kni dilakukan dengan sistem e-musrenbang agar dapat mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan.

"Tahun 2016 alokasi anggaran SKPD harus patuh pada asas-asas yang bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendukung RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” kata Djarot.  

Melalui sistem e-musrenbang hingga e-budgeting ini harapkan seluruh komponen bisa mengikuti proses dari awal. Setiap dana bisa digunakan tepat sasaran untuk warga DKI serta menghindari kebocoran dan tingkat korupsi. DKI juga diharapkan menjadi barometer bagi seuruh daerah di Indonesia.

“Jakarta diharapkan punya masyarakat berbudaya dan pemerintahan yang bersih. Kami bersyukur setiap tahapan diikuti oleh DPRD sehingga bisa mampu menyerap benar-benar aspirasi masyarakat,” kata dia.